Kemendes PDTT Gandeng Universitas Trilogi Wujudkan Birokrasi Efisien dan Inovatif

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Universitas Trilogi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui pengembangan kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.

“Birokrasi yang efisien dan berintegritas merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan fokus pada pelayanan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Danton Ginting Munthe, dalam keterangannya pada acara Workshop Reformasi Birokrasi: Kolaborasi Mewujudkan Budaya Kerja Inovatif dan Pelayanan Publik Berkualitas di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2024).

Danton menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mewujudkan birokrasi yang efisien. Salah satu perannya adalah menjembatani komunikasi kebijakan publik melalui riset dan survei yang langsung menyentuh masyarakat serta memberikan solusi realistis terhadap masalah sosial.

Selain itu, perguruan tinggi juga dapat melakukan transfer pengetahuan kebijakan publik dan menemukan formula kebijakan yang tepat untuk diterapkan di masyarakat, sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

"Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan solutif. Setiap pegawai harus didorong untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan berani mengambil inisiatif dalam menghadapi tantangan," tambah Danton.

Lebih lanjut, Danton menjelaskan bahwa perguruan tinggi juga dapat menjadi pelopor dalam menciptakan inovasi kebijakan publik yang adaptif terhadap teknologi dan memanfaatkan kearifan lokal. Hal itu akan mendorong lahirnya kebijakan yang mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kolaborasi ini, akademisi dan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk bersama-sama dengan pemerintah mengidentifikasi, mengkaji, dan melahirkan kebijakan publik yang berkualitas dan akuntabel. Dampak positifnya tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada pencegahan praktik korupsi melalui pengawasan dan transparansi yang lebih baik.

Danton menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan peran perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus memahami harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan inovatif.

"Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, inovatif, dan efektif, pengawasan yang ketat serta pencegahan korupsi dan gratifikasi harus menjadi prioritas utama. Penguatan sistem pengawasan internal, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme pelaporan yang akuntabel akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang," tutup Danton.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen PPKTrans juga menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan beberapa mitra, di antaranya Universitas Trilogi, Institut Pertanian Bogor, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.