Jelang Pilkada 2024, KIM tak Boleh Jadi Alat Politik

: Staff Ahli Menkominfo R Wijaya Kusuma dalam pembukaan KIM Fest 2024 dan UMKM Fiesta 2024 di Kota Makassar (Agus Siswanto/InfoPublik)


Oleh Wahyu Sudoyo, Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:01 WIB - Redaktur: Untung S - 379


Makassar, InfoPublik – Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), yang kini memiliki lebih dari 2.000 peserta, diingatkan untuk tetap menjaga netralitas dan tidak menjadi alat politik, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Peringatan ini disampaikan oleh Staff Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Sahli Menkominfo), R Wijaya Kusumawardana, mewakili Menkominfo Budi Arie Setiadi, dalam acara pembukaan KIM Fest 2024 dan UMKM Fiesta 2024 di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat (9/8/2024).

“Bagaimanapun, KIM menganut prinsip Adinda, yaitu akses informasi, diskusi, implementasi, networking, diseminasi, dan aspirasi. Oleh karena itu, peran KIM tidak boleh menjadi alat politik,” tegas Wijaya.

Ia menekankan bahwa KIM harus mampu menetralisir kesimpangsiuran informasi terkait kebijakan program dan prioritas pemerintah, terutama yang kurang tepat terkait dengan penyelenggaraan Pilkada. Hal ini penting untuk menjaga agar nilai-nilai demokrasi tidak tergerus.

Seiring meningkatnya jumlah KIM di Indonesia setiap tahunnya, berkat kampanye gencar dari Kominfo bersama pemerintah daerah, netralitas dan objektivitas KIM menjadi semakin krusial.

“Data yang tercatat dalam platform KIM.id hingga awal Agustus 2024 menunjukkan ada 2.060 KIM yang bergerak di berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, dan pariwisata,” ungkapnya.

Dukungan dari berbagai organisasi dan pemerintah daerah juga dianggap penting untuk membina KIM secara bersama-sama dengan Diskominfo.

Wijaya menambahkan bahwa pengembangan kapasitas digital harus terus didorong, termasuk melalui pencarian sumber-sumber pendanaan oleh bupati atau walikota untuk menggantikan sumber-sumber pendanaan klasik dengan yang berbasis digital.

“Ini untuk mengantisipasi sumber-sumber klasik agar digantikan dengan pendanaan yang bersifat digital,” pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, KIM Fest 2024 di Makassar melibatkan sembilan provinsi dari seluruh Indonesia, dengan total peserta sebanyak 50 komunitas. Dukungan dan sinergi dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat peran KIM dalam menyebarkan informasi yang akurat dan objektif di tengah masyarakat.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV ACEH
  • Kamis, 19 Desember 2024 | 09:24 WIB
Sekretaris KIP Aceh Tengah: PPS Diharapkan Sabar Terkait Pembayaran Honor
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Selasa, 17 Desember 2024 | 21:15 WIB
Kemkomdigi Tegaskan Komitmen Pemerataan Akses Informasi untuk Masyarakat
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Senin, 16 Desember 2024 | 16:17 WIB
Ketum Golkar Usulkan Pilkada Dipilih DPRD, Efisiensi Jadi Alasan Utama
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Senin, 16 Desember 2024 | 13:44 WIB
Bawaslu Maluku Utara Siap Hadapi Sengketa Pilkada di MK