Pemerintah akan Jadikan Jakarta Kawasan Aglomerasi dan Kota Global

Jakarta, InfoPublik - Dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Kalimantan, maka pemerintah berencana mengubah Jakarta menjadi pusat aglomerasi dan kota global yang memusatkan pembangunan dan investasi.

"Dijadikannya Jakarta menjadi kawasan aglomerasi dan kota global bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan daerah sekitarnya, dengan cara menyelaraskan rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan," kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Taufik Basari, dalam diskusi Forum Merdeka Barat Sembilan (FMB9) di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Menurutnya, keputusan itu mencerminkan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui strategi pengelompokan kegiatan ekonomi di satu wilayah.

"Pertama adalah soal kita membentuk namanya kawasan aglomerasi itu meliputi kota Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, ditambah dengan Cianjur," ujarnya.

Taufik Basari mengatakan pihaknya ingin menjadikan Jakarta itu luas dengan menyatukan kawasan-kawasan sekitarnya atau juga disebut Jabodetabekjur, dan dengan membentuk kawasan aglomerasi memiliki kebutuhan antara kota satu dengan yang lainnya dan Jakarta tidak bisa berjalan sendiri pembangunannya.

"Masing-masing kota di sekitar Jakarta juga tidak bisa sendiri-sendiri dalam pembangunannya, mereka perlu singkronisasi dengan kota lainnya," ujar Basari.

Lebih lanjut Basari mengungkapkan dalam membangun kota global dan aglomerasi, maka dibutuhkan kawasan-kawasan yang menjadi penopang DKJ itu agar pembangunannya berjalan seiringan, sehingga masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh Jakarta itu terpecahkan.

Ada beberapa yang diatur terkait dengan sinkronisasi itu yang pertama soal transportasi, "Jangan sampai kemudian nanti transportasinya di Jakarta lancar begitu sampai perbatasan ke Depok bakal macet," imbuhnya.

Kemudian pengolahan sampah, selama ini ada perdebatan, sampahnya orang Jakarta dibuang di Bantar Gebang. "Masyarakat Bekasi bilang hanya kebagian limbahnya saja, oleh karena itu ke depan harus diatur bersama agar saling menguntungkan," tukasnya.

Selanjutnya kemudian masalah banjir, masalah banjir yang dialami daerah sekitarnya harus juga dipikirkan, air yang datang dari daerah hulu harus diatur dari kawasan Bogor, Cianjur dan sebagianya.

Kemudian juga ada pengolahan air minum, keluarga DKI juga punya keterbatasan terkait bagaimana kita memperoleh air minum, selama ini warga Jakarta dibantu dari kawasan Cianjur yang selama ini menjadi penopang air minum.

"Selain itu juga kemudian ada pengaturan kerja sama pengelola limbah B3 ada soal infrastruktur wilayah, dan itulah yang menjadi hal yang krusial teratur dalam aglomerasi," tutupnya.