Kominfo akan Rilis Aturan Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio

: Kantor Kementerian Kominfo (Agus Siswanto/InfoPublik)


Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 4 April 2024 | 08:35 WIB - Redaktur: Untung S - 160


Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan merilis aturan Tata Cata Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio dalam nbentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, setelah melakukan konsultasi publik.

“Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu dilakukan konsultasi publik atas Rancangan tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cata Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio,“ ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) Kominfo, Raden Rhina Anita Ernita Martono di Jakarta pada Rabu (3/4/2024).

Rhina mengatakan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemberian perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme seleksi atau evaluasi.

Mekanisme seleksi merupakan pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio yang dilaksanakan dalam hal permintaan atau kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio melebihi ketersediaan pita frekuensi radio.

“Saat ini ketentuan pelaksanaan seleksi pengguna pita frekuensi radio ditetapkan setiap seleksi pengguna pita frekuensi radio akan dilaksanakan, dan belum ada pengaturan secara umum mengenai pelaksanaan seleksi pengguna pita frekuensi radio,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, Kementerian Kominfo telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cata Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio yang akan mengatur ketentuan pemberian izin penggunaan pita frekuensi radio melalui seleksi.

Rancangan aturan tersebut meliputi:

  1. tahapan seleksi pengguna pita frekuensi radio, yang terdiri dari:
  2. perencanaan seleksi;
  3. persiapan seleksi;
  4. pelaksanaan seleksi; dan
  5. pasca seleksi;
  6. ketentuan terkait penetapan:
  7. objek seleksi;
  8. syarat peserta seleksi;
  9. batasan objek seleksi yang dapat dimenangkan (spectrum cap);
  10. harga dasar penawaran (reserved price);
  11. jaminan keikutsertaan seleksi (bid bond);
  12. metode seleksi;
  13. kriteria pemenang seleksi;
  14. hak dan kewajiban pemenang seleksi;
  15. besaran biaya izin awal, biaya izin tahunan, dan skema pembayaran;
  16. besaran jaminan komitmen pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR);
  17. kondisi yang merupakan keadaan kahar (force majeure);
  18. tata cara evaluasi pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam  Dokumen Seleksi; dan
  19. tim seleksi.;
  20. Ketentuan dalam pelaksanaan seleksi;
  21. Pengawasan dan pengendalian;
  22. Sanksi terkait dengan proses seleksi; dan
  23. Ketentuan penutup.

“Untuk penyempurnaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio dilaksanakan konsultasi publik sampai dengan 20 April 2024,” jelas Kabiro Bukas Kominfo.

Menurut Rhina, masukan atau tanggapan dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo melalui surat eletronik kepada okis001@kominfo.go.id,erii001@kominfo.go.id,fauz001@kominfo.go.id, dan aria001@kominfo.go.id.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 24 Mei 2024 | 19:53 WIB
Kata Jurnalis, Media Kit World Water Forum ke-10 sesuai Tema Acara
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 24 Mei 2024 | 14:49 WIB
Menkominfo Peringatkan ISP Kooperatif Berantas Konten Judi Online
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 24 Mei 2024 | 14:20 WIB
Platform Digital Biarkan Konten Judi Online Diancam Denda Rp500 Juta
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 24 Mei 2024 | 14:16 WIB
Kominfo Gercep Kolaborasi Lintas KL Berantas Judi Online
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Kamis, 23 Mei 2024 | 12:21 WIB
Sejak Juli 2023, Kominfo Take Down Hampir Dua Juta Konten Judi Online
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Kamis, 23 Mei 2024 | 11:46 WIB
Presiden Ingin Satgas Judi Online Tunjukkan Hasil Kerja Konkret