:
Jakarta, InfoPublik – Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi yang terampil dan profesional merupakan kunci suksesnya pembangunan infrastruktur di tanah air. Itu sebabnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, mengatakan capaian pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi tahun anggaran 2022 sebanyak 73.918 orang dengan rincian 18.308 orang TKK Reguler, 9.796 orang TKK IKN, dan 28.990 orang TKK Vokasi.
"Capaian ini melebihi dari angka target yang ditetapkan sebanyak 55.630 orang atau melampaui target sebesar 132 persen," kata Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (14/2/2023).
Menurut Yudha, hal tersebut dapat tercapai karena adanya cost sharing dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk pelatihan TKK Reguler, adanya cost sharing dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk Pelatihan Bangunan Gedung Hijau dan Perguruan Tinggi untuk Pelatihan BIM dan untuk TKK Vokasi dapat melebihi target karena adanya beberapa kegiatan yang diubah pelaksanaanya dari offline menjadi online.
Sementara untuk sertifikasi kompetensi, Dirjen Yudha Mediawan mengatakan, telah diterbitkan 411.402 sertifikat dan telah dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi yang tercatat hingga 10 Februari 2023, baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam masa transisi maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
"Untuk yang diterbitkan LPJK dalam masa transisi dari Januari 2020 hingga 6 Desember 2021 sebanyak 333.319 sertifikat terdiri dari kompetensi ahli sebanyak 114.281 sertifikat dan kompetensi terampil sebanyak 219.038 sertifikat," kata Yudha.
Sedangkan untuk sertifikat yang diterbitkan oleh LSP setelah masa transisi dari 7 Desember 2021 hingga saat ini, Yudha mengatakan sudah diterbitkan sebanyak 78.083 sertifikat. "Sebanyak 44.034 sertifikat untuk kompetensi ahli, 19.165 sertifikat untuk Kompetensi Teknisi/Analis, dan 14.884 sertifikat untuk kompetensi operator," kata Yudha.
Terkait dengan sertifikat perizinan Badan Usaha, Yudha mengatakan, sebanyak 360.411 Sertifikat Badan Usaha telah terbit dan 92.520 Badan Usaha tersertifikasi. "Dengan rincian yang dilaksanakan oleh LPJK dalam masa transisi sebanyak 287.658 sertifikat Badan Usaha dan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) setelah masa transisi sebanyak 72.753 sertifikat Badan Usaha," kata Yudha.
Yudha mengatakan, pada 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menargetkan pelatihan dan sertifikasi kepada 39.156 orang TKK terdiri dari TKK reguler sebanyak 6.522 orang, vokasional sebanyak 24.134 orang, serta dukungan penyiapan SDM konstruksi untuk pembangunan IKN kepada 8.500 orang TKK.
Target pembinaan TKK pada TA 2023 tersebut terbagi ke dalam 7 wilayah dengan rincian Wilayah I di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau sebanyak 4.360 orang, Wilayah II di Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung sebanyak 5.000 orang, Wilayah III di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat sebanyak 7.104 orang, Wilayah IV di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT sebanyak 7.789 orang, Wilayah V di Kalimantan sebanyak 6.027 orang, Wilayah VI di Sulawesi sebanyak 5.700 orang, dan terakhir Wilayah VII di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat sebanyak 3.176 orang.(*)
Foto: Dok. PUPR