:
Oleh Tri Antoro, Rabu, 1 November 2017 | 05:16 WIB - Redaktur: Juli - 1K
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) siap menghadapi dampak negatif dari urbanisasi penduduk yang rawan terjadi di Indonesia.
"Dampak negatif urbanisasi ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan kumuh di perkotaan. Program ini untuk menangani permukiman kumuh di wilayah perkotaan," ujar Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Rabu (31/10).
Kementerian PUPR sendiri telah melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 269 Kabupaten/Kota melalui pendanaan PLN (World Bank dan Islamic Development Bank), APBN, APBD dan pelibatan masyarakat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dari target pengentasan kawasan kumuh seluas 38.431 hektar di wilayah perkotaan, dari tahun 2015 hingga tahun 2017 progres kawasan kumuh yang ditangani sudah mencapai 6.763 hektar dan diperkirakan akan mencapai 9.974 hektar pada akhir 2019.
Menurutnya, pengentasan kawasan kumuh menjadi salah satu dari target Kementerian PUPR yang kemungkinan belum bisa tercapai pada 2019. Dari beberapa kota yang terlihat signifikan perubahannya di antaranya Yogjakarta, Surabaya, Balikpapan, Pontianak dan Semarang.
“Memang tidak mudah untuk menangani permasalahan kawasan kumuh perkotaan, karena tidak hanya masalah ke-Cipta Karya-an, tetapi perbaikan kawasan juga harus diikuti dengan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah," katanya.