:
Oleh Tri Antoro, Rabu, 1 November 2017 | 04:58 WIB - Redaktur: Juli - 109
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, fenomena urbanisasi yang terjadi di Indonesia harus dapat dimanfaatkan untuk kemajuan kota dalam berbagai bidang.
"Urbanisasi dapat mengurangi kesenjangan sosial dan spasial, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan mendorong tanggung jawab sosial," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Rabu (31/10).
Menurut dia, pihaknya perlu menjawab tantangan urbanisasi dengan memiliki rencana tata kota dan program pembiayaan perkotaan yang baik. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi dan budaya.
“Setiap tahunnya permasalahan perkotaan selalu berkembang salah satunya karena perkembangan budaya dan teknologi yang terus berubah," imbuhnya.
Ia mengatakan, tanpa perencanaan yang baik untuk menghadapi tingkat urbanisasi masyarakat yang tinggi akan mengakibatkan pelayanan prasarana dan sarana tidak seimbang dengan jumlah penduduk.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti menilai, makna kota ramah harus dipahami oleh masyarakat karena saat ini setengah jumlah penduduk dunia tinggal di perkotaan, artinya dunia telah bertransformasi menjadi planet kota.
"Makna kota yang ramah bagi semua dapat dipahami dan terus dikembangkan dan dijaga oleh semua pemangku kepentingan sehingga kita dapat bersama-sama mendapatkan solusi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Lana.
Dia melanjutkan, dunia telah menyepakati Agenda Baru Perkotaan (NUA) sebagai landasan bagi pembangunan perkotaan yang menekankan pengelolaan urbanisasi menjadi sebuah peluang dalam pembangunan di masa depan dan bukan menjadi masalah bagi kota.
Agenda baru perkotaan menempatkan perumahan sebagai inti dari pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong inisiatif penciptaan hunian untuk seluruh kalangan, khususnya MBR dengan penyediaan ruang terbuka, infrastruktur, dan pelayanan dasar yang layak.