:
Oleh Wawan Budiyanto, Senin, 23 Oktober 2017 | 14:21 WIB - Redaktur: Juli - 353
Jakarta, InfoPublik - Indonesia bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyelenggarakan pertemuan menghadapi Risiko Kesehatan Global dengan Dukungan Kesehatan Sipil dan Militer (Managing Future Global Health Risk By Strengthening Civilian And Military Helath Service) di Jakarta 24-26 Oktober 2017.
Dihadiri pejabat dan pakar kesehatan dari kalangan sipil dan militer dari 50 negara, pertemuan ini mengupayakan pembentukan kerangka kerja sama formal untuk mencegah, mendeteksi dan merespon kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen TNI Dr Ben Jura Rimba menegaskan, sektor militer dan kesehatan masyarakat telah bekerja sama dalam berbagai kedaruratan kesehatan. Saat ini semakin banyak ragam bencana kesehatan, baik disebabkan oleh penyakit penyakit seperti kejadian luar biasa atau wabah dalam bentuk penyakit emerging dan new emerging diseases, serta bencana kimia, biologi, radiasi dan nuklir (CBRN) yang datang secara alami, kesehatan teknis maupun secara sengaja (deliberate) seperti terorisme.
“Health security ini merupakan trending topic untuk 20-30 tahun ke depan. Untuk itu, kolaborasi multi sektoral sangat penting untuk mitigasi ancaman kesehatan masyarakat baik nasional, regional maupun global," kata Ben di Jakarta, Senin (23/10).
Menurutnya, sistem pertahanan kesehatan negara adalah bagian dari sistem kesehatan nasional, yang melindungi kesehatan masyarakat. Upaya mitigasi dan tanggap darurat merupakan perpaduan sektor kesehatan dengan keamanan.
Adanya mekanisme kesiapsiagaan, respon kesehatan dan keamanan dengan jalur komando dan kontrol yang rinci, memanfaatkan sumber daya dan teknologi kedua sektor, memungkinkan negara mengambil tindakan maksimal dan berkesinambungan.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan dr. Elizabeth Jane Soepardi menyatakan, kerja sama erat antara sektor kesehatan masyarakat dan sektor non kesehatan terkait seperti pertanian, transportasi, komunikasi, pendidikan dan keamanan, termasuk layanan kesehatan militer, harus dimulai dengan identifikasi kesamaan visi tentang ketahanan kesehatan.
“Sinergi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi risiko kesehatan masyarakat akan berkontribusi terhadap ketahanan kesehatan global dan sebaliknya,” tegas Jane.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggaraan Pertemuan tersebut yang sekaligus Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Mayjen TNI Dr Terawan Agus Putranto mengatakan, Indonesia menjadi model untuk kerja sama sipil dan militer dalam menghadapi bencana kemanusiaan dengan kehadiran Bintara Pembina desa (Babinsa) dan Pos Kesehatan TNI di tingkat pedesaan.
“Keterlibatan TNI tidak saja di tingkat respon tapi juga ditingkat deteksi dan pencegahan. Kerja sama sipil-militer Indonesia ditunjukkan dalam sebuah simulasi lengkap pengendalian pandemi, pada September 2017 lalu, yang menggunakan pendekatan penyertaan seluruh bagian masyarakat. WHO juga mendukung TNI menyusun standar prosedur operasional untuk rumah sakit lapangan, agar dapat beroperasi mendukung penanganan wabah kedaruratan kesehatan lain,” ujarnya.