:
Oleh Baheramsyah, Jumat, 20 Oktober 2017 | 16:48 WIB - Redaktur: Juli - 508
Jakarta, InfoPublik - Pemberian bantuan beasiswa kepada anak bangsa berprestasi penting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khusunya bagi mahasiswa dari kalangan tidak mampu.
Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) terus menambah target penerima beasiswa, meski program beasiswa yang dicanangkan pemerintah masih menemui kendala pemerataan.
Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, untuk mencapai peningkatan kualitas SDM bagi kalangan kurang mampu dibutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak mulai dari Pemerintah, Lembaga Swasta, Akademisi dan masyarakat luas untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia.
Salah satu upaya yaitu melalui pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dari kalangan tidak mampu. Selain beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bisa juga dengan lembaga swasta melalui kerja sama antar lembaga, seperti Salah satu Lembaga Swasta yang berperan aktif dalam pemberian beasiswa di Indonesia tersebut adalah Tanoto Foundation.
“Beasiswa ini merupakan bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan lembaga swasta dibidang pendidikan tinggi demi mencetak generasi muda yang dapat bersaing di kelas dunia, komitmen seperti ini harus diikuti oleh lembaga-lembaga swasta lainnya,” ujar Nasir dalam penandatanganan perjanjian beasiswa Tanoto Foundation untuk mahasiswa tidak mampu di Gedung Ditjen Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di Jakarta, Jumat (20/10).
Nasir menambahkan, bahwa beasiswa yang diberikan oleh Tanoto Foundation merupakan sebuah investasi untuk masa depan demi mewujudkan generasi yang berdaya saing tinggi. Ia memberikan apresiasi atas partisipasi Tanoto Foundation untuk turut bahu membahu dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan tinggi Indonesia.
Nasir menjelaskan bahwa Kemenristekdikti memiliki program bantuan dana pendidikan Bidikmisi dan ADik 3T & Papua untuk meningkatkan jumlah SDM terdidik tingkat perguruan tinggi, juga untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Namun kemampuan pemerintah memberikan beasiswa bagi pemerataan akses kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat masih terbatas, oleh karena itu peran lembaga-lembaga swasta sangat dibutuhkan.
“Kemenristekdikti mengalokasikan lebih dari Rp3,5 triliun untuk beasiswa mahasiswa (Bidikmisi dan Adik 3T dan Papua), namun itu masih kurang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, idealnya dibutuhkan sekitar Rp10 triliun. Partisipasi pihak swasta sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
Anggota Dewan Pembina Tanoto Foundation Belinda Tanoto mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pemimpin masa depan, Tanoto Foundation memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi namun mengalami kendala ekonomi. Program beasiswa untuk jenjang S1 dan S2 ini bermitra dengan 35 peguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.
Hingga saat ini, lebih dari 3.200 mahasiswa telah mendapat dukungan beasiswa Tanoto Foundation. Untuk penerimaan tahun 2017, Tanoto Foundation memberikan beasiswa kepada 315 mahasiswa. Para penerima beasiswa Tanoto Foundation, atau dikenal sebagai Tanoto Scholars, tidak hanya mendapat dukungan biaya pendidikan, tetapi juga berbagai pelatihan soft skill untuk meningkatkan kapasitas mereka, misalnya public speaking, presentasi, dan kemampuan dalam memimpin serta kerja sama tim.
Tanoto Scholars juga didorong untuk melaksanakan kegiatan sosial dalam wadah Tanoto Scholars Association (TSA) di masing-masing daerah tempat mereka belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sikap peduli sosial yang menjadi salah satu syarat menjadi pemimpin yang baik. Kegiatan yang sudah berjalan antara lain Ransel Baca oleh Tanoto Scholars di Universitas Hasanuddin, Bina Desa oleh Tanoto Scholars di Institut Pertanian Bogor, TSA Mengajar oleh Tanoto Scholars di Universitas Mulawarman, dan masih banyak lagi.
Melinda menambahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta jiwa atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia. "Kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tantangan bersama termasuk swasta," tuturnya.