:
Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPOM Penny K. Lukito menekan tombol pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, jatuhnya korban terutama di kalangan anak-anak muda karena mengkonsumsi tablet PCC di Kendari, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu, mengkonsumsi Pil Jin, harusnya membuka mata kita semuanya bahwa masalah penyalahgunaan obat, masalah obat ilegal, masalah obat terlarang, tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap angin lalu.
“Ini mungkin seperti fenomena gunung es. Kasus PCC dan Pil Jin, mungkin adalah puncak gunung es yang hanya nampak di permukaan, tapi di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalahgunaan obat terlarang yang besar yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Dengan adanya kejadian-kejadian itu, Presiden melihat semakin pentingnya peranan Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) untuk melindungi warga kita, melindungi masyarakat, melindungi generasi muda dari penyalahgunaan obat terlarang.
Presiden mengingatkan, bahwa fungsi pengawasan ini bukan sekadar masalah administrasi, bukan masalah semata-mata prosedur teknis, apalagi urusan bisnis. Tidak. “Tapi ini adalah urusan kehadiran negara, urusan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyatnya, urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa kita, Indonesia,” ujarnya.
Kepala Ngara menekankan bahwa tugas untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan semuanya pada Badan POM. Untuk itu, Kepala Negara meminta semua Kementerian. semua Lembaga non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, untuk saling bekerja sama, dan bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat ini betul-betul bisa berjalan efektif.
“Sekat-sekat birokrasi harus dihilangkan, harus diruntuhkan. Jangan sampai urusan perlindungan nyawa anak, nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan-urusan birokrasi dan prosedur, dikalahkan urusan surat-menyurat, urusan kertas, urusan pengelolaan pos anggaran. Jangan kita berkutat pada hal-hal seperti itu. Negara harus hadir dalam perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden meminta masalah pengawasan peredaran obat ini betul-betul dijalankan dengan tegas, prosesnya juga harus cepat. “Pangkas aturan-aturan yang membuat lambat, yang berbelit-belit. Kita harus menghadapi ini dengan kecepatan,” pintanya.
Presiden juga mengingatkan, jangan pernah ada yang mencoba-coba mencemari proses pengawasan obat, pengawasan makanan, dengan praktik-praktik suap, sehingga semuanya jadi diam.
"Praktik praktik seperti ini juga harus diakhiri, agar korban-korban karena obat ilegal ini betul-betul bisa kita hindarkan. Sekarang saatnya kita semuanya bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan, keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Jokowi. (setkab.go.id)