:
Jakarta, InfoPublik - Dari total alokasi anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di 2018 sebesar Rp5.54 triliun di antaranya akan mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian 4 Prioritas Nasional dari 10 Prioritas Nasional yang ada.
Prioritas tersebut antara lain dalam Bidang Kesehatan, Pembangunan Wilayah, Penanggulangan Kemiskinan, serta Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
"Pemerintah dalam hal ini BKKBN kembali menegaskan bahwa anggaran negara harus bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty dalam siaran pers BKKBN yang dikutip Senin (2/10).
Menurutnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BKKBN telah melakukan perubahan kebijakan anggaran belanja, dimana anggaran belanja pemerintah tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi Money Follow Program yang artinya semua tugas dan fungsi tidak lagi harus dibiayai secara merata, tetapi harus mengacu pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi bagi pembangunan nasional.
“(Karena itu) anggaran BKKBN harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (Unified Budgeting) dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Melalui proses konsolidasi perencanaan diharapkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan” jelas Surya.
Untuk mencapai Prioritas Nasional tersebut, BKKBN merumuskan kebijakan yang konkrit yang tertuang dalam program prioritas BKKBN, yaitu: 1) Pengembangan dan Intensifikasi Kampung KB, 2) Mengembangkan strategi perencanaan program KKBPK dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial, 3) Pendayagunaan PLKB/PKB pasca pengalihan status ke Pusat menjadi penyuluh KKBPK, 4) Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, 5) Integrasi pelayanan KB dalam system Jaminan Sosial Nasional, 6) Melakukan Revolusi Mental dengan mengedepankan Integrasi kegiatan Bersama mitra dalam program KKBPK, 7) Berperan aktif dalam pembangunan SDM di tanah Papua, 8) melakukan kegiatan inisiatif “Pilihanku” di empat provinsi.
Surya mengungkapkan, potret ukuran kinerja selama lima tahun terakhir dan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran yang telah dipercayakan Negara akan terlihat dari hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang sedang dikumpulkan datanya dan akan segera diketahui akhir tahun ini.
“Setiap rupiah yang dititipkan oleh Negara di tahun anggaran 2018 adalah awal ukuran kinerja kita untuk lima tahun ke depan yang akan tercermin melalui SDKI 2022. Sehingga rencanakan program dan anggaran tahun 2018 dengan sebaik mungkin, efektif, transparan dan akuntabel agar dapat mendukung pembangunan nasional” pungkasnya.