Anggota DPR: Pengelolaan Hutan Harus Melibatkan Kelompok Masyarakat Di Sekitar Hutan

Jakarta, InfoPublik - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berharap penegakan aturan terkait perhutanan sosial, jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik modal dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan terhadap hutan.

"Saya berharap masyarakat yang berada di hutan ini dapat memanfaatkan hutan dan terlindung dari pemilik modal," ujar Hermanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/9).

Menurut dia, konflik kepentingan yang terjadi antara keduanya tentu akan merugikan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya tindakan yang sangat hati-hati dalam menanggani permasalahan ini.

Ia menyarankan, pengelolaan hutan harus melibatkan kelompok masyarakat, jangan diserahkan secara masing-masing pribadi. Sehingga keberadaan kelompok masyarakat dalam mengelola hutan dapat menjadi lebih kuat dan kecil potensi diintervensi oleh pemilik modal.

"Hak untuk mendapatkan hutan ini jangan diserahkan orang- perorang, sehingga masyarakat tidak terusir oleh para pemilik modal yang ingin mengusai hutan," pungkasnya.