:
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Puan Maharani mengatakan kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) untuk Program Prioritas bidang PMK 2018 terbagi ke dalam tiga fokus program yaitu kesejahteraan rakyat, pemberdayaan rakyat, dan pembangunan karakter.
Hal itu disampaikan Menko PMK saat rapat kerja membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) bidang pembangunan manusia dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, gedung Nusantara II Lt.1, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
Ia menjelaskan, tiga fokus program tersebut antara lain Bidang kesejahteraan rakyat meliputi Pelayanan Pendidikan dan Agama berupa Jaminan Pelayanan Bersekolah (KIP); Peningkatan Kualitas Guru; Beasiswa; Pelayanan Beribadah. Untuk Pelayanan Kesehatan berupa JKN; Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Preventif dan Promotif (Germas); Pembangunan Perumahan dan Permukiman berupa Penyediaan Perumahan Layak; Air Bersih dan Sanitasi; Penanggulangan Kemiskinan berupa Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran; Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Pangan, Kesehatan, Pendidikan); PKH; Pembangunan Keluarga; Perlindungan Anak & Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Kaum Marjinal; dan Pengelolaan Dampak Bencana.
Untuk Bidang Pemberdayaan Rakyat mencakup Revitalisasi Pendidikan Vokasi; Revitalisasi Kebudayaan; Pemberdayaan Masyarakat (Perempuan, Pemuda, Olahraga, Seni Budaya, Keluarga); Pembangunan Wilayah berupa Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal; Pembangunan Perdesaan; Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; dan Pelaksanaan Asian Games 2018. Untuk bidang Pendidikan Karakter fokus kerja dan program nantinya meliputi Revolusi Mental, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Karakter.
Adapun pagu anggaran sebesar Rp382.103.310.000, oleh Kemenko PMK akan dialokasikan untuk dua bidang besar yaitu program dan anggaran untuk program KSP sebesar 60,55 persen atau Rp231,37 miliar yang difokuskan pada program bertajuk mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, mantap gotong royong, dan penunjang KSP dan sebesar 39,45 persen dari total alokasi anggaran itu akan difokuskan pada belanja aparatur berupa operasional, kesekretariatan, dan sarana prasarana.
"Secara keseluruhan, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 bertambah sebesar Rp0,56 M (0,15 persen) terhadap Pagu di Tahun Anggaran 2017 ini yang mencapai Rp381.535.133.000. Kami tidak minta ditambah dan dikurangi karena memang sudah segitu angka yang dibutuhkan,” kata Puan Maharani.
Target kerja dan program yang akan diupayakan tercapai di tahun 2018 masih tetap diukur berdasarkan indikator makro yang menetapkan bahwa untuk masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa Kesehatan, Pendidikan, Hidup layak, dan sebagainya diupayakan mampu mencapai angka 71,5 dari 68,8 di tahun 2014; 69,5 di 2015; dan 70,18 di 2016. Indeks GINI di tahun 2018 juga diupayakan mencapai 0,38 dari 0,39 di tahun 2016; Tingkat Kemiskinan juga diupayakan dapat berada di kisaran angka 9,5 persen - 10 persen dari 10,8 persen di 2016. Tingkat Pengangguran pun diupayakan turun di angka 5 persen - 5,3 persen dari 5,5 persen di 2016.
Adpun cakupan layanan perlindungan sosial untuk kepesertaan JKN diupayakan dapat bertahan di angka 92,4 juta peserta. Terakhir, indikator makro untuk indeks gotong royong dan pelayanan publik di 2018 juga diharapkan terus meningkat.
"DPR akhirnya mengetuk palu bahwa anggaran RKA K/L Tahun Anggaran 2018 telah disetujui dan diharapakan dapat berjalan efektif serta efisien," pungkasnya. (Sumber: Kemenko PMK)