:
Oleh Yudi Rahmat, Sabtu, 26 Agustus 2017 | 13:59 WIB - Redaktur: Juli - 476
Bogor, infopublik - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menggelar workshop peningkatan tata kelola guru untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), berkerja sama dengan Yayasan Difabel Action Indonesia, Kota Bogor, Sabtu (26/8).
Acara yang dihadiri langsung oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Bogor dan sejumlah guru Sekolah Inklusi di Bogor ini akan fokus pada pelatihan pengelolahan dan model pembelajaran untuk siswa ABK di sekolah inkkusi.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengapresiasi kegiatan ini. Sekolah inklusi, menurut Ubaid, masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. "Pemerjntah harus memastikan keberadaan sekolah inklusi ini sebagai akses yang memudahkan ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujar Ubaid.
Selain itu, pria kelahiran Gresik ini juga menjelaskan, bahwa hasil riset JPPI dalam Right To Education Index (RTEI) menyebut bahwa problem krusial pendidikan saat ini ada 3 hal. Pertama, Kualitas guru rendah. Kedua, Diskriminasi terhadap kelompok marginal, dan yang ketiga, sekolah masih belum ramah anak.
"Pendidikan inklusi untuk ABK ini kami rasa masih belum merata. Pemerintah harus melakukan rencana strategi dan memastikan adanya anggaran untuk mendukung kaum difabel untuk pendidikan yang layak," jelas Ubaid.
Sementara itu, Kasi Kurikilum Kadisdik Kab. Bogor Ade Suryana, menjelaskan bahwa, tenaga pendidik harus punya kompetensi soal inklusi. "Termasuk guru pendamping juga bisa dari ortu atau guru pelajaran di sekolah," kata Ade.
Akses pendidikan inklusi, lanjut Ade, harus menjawab kebutuhan pendidikan ABK baik sarana prasarana yang semestinya harus memadai. Selain itu, Ade juga menapresiasi kegiatan pelatihan tersebut.
"Kegiatan ini saya apresiasi, sebagai upaya peningkatan kualitas guru inklusi, dan Pemkab bogor siap fasilitasi kebutuham ABK melaui yayasan atau lembaga difabel di Bogor. Nanti kita akan lakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga inklusi," tegasnya.
Senada dengan hal itu, Kasi kurikulum Diknas Kota Bogor Wasi Jatmiko, mengatakan di Kota Bogor pelayanan akses untuk peningkatan akses ABK sudah didukung oleh pemerintah kota, dan tiap sekolah harus mau menerima siswa ABK. "Tiap sekolah di Kota Bogor harus menerima dan memenuhi permintaan siswa dari ABK," terang Wasi.
Terkait anggaran inklusi, Wasi menjelaskan anggaran daerah untuk inklusi saat ini masih dari pusat, dan pusat seharusnya penuhi anggaran d daerah. "Kami akan sosialisasi dengan pihak stakeholder DPRD dan Eksekutif, termasuk soal anggaran. Agar mengalokasikan anggaran buat sekolah inklusi, problem utama di daerah saat ini adalah soal insentif pendidik masih belum maksimal, dan terakhir sarana prasarana," jelasnya.
Menanggapi pernyataan dari Disdik Kab/Kota Bogor, Ketua Yayasan Difabel Action Teguh Prasetyo, berharap ada pengembangan lebih lanjut, terkait perhatian dan akses kepada ABK dan inklusi. "Saya rasa perhatian Kota dan Kabupaten sudah maksimal, pemkab sudah lakukan sosialisasi tapi kendalanya masih di anggaran yang belum maksimal dari pemerintah. Kami juga ingin gandeng dinas untuk sosialisakan inklusi ke masyarakat, agar ada pemahaman bahwa sekolah inklusi itu bukan SLB," pungkasnya.