:
Oleh Tri Antoro, Selasa, 13 Juni 2017 | 15:31 WIB - Redaktur: Juli - 196
Jakarta, InfoPublik - Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy gelar rapat membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah (RKA-RKP) tahun 2018.
"Agenda hari ini pembahasan RKA-RKP, kita masuk pendahuluan. Pembahasan intens akan dilakukan setelah penandatanganan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/6).
Menurut dia, bidang pendidikan merupakan prioritas nasional 2018, sehingga setiap program yang diajukan mampu berdampak positif bagi berbagai lapisan masyarakat. Apalagi secara gamblang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi setiap WNI wajib mendapatkan pendidikan.
"Kami ingin dapat penjelasan komprehensif mengenai sandingan pagu indikatif 2017 dan 2018," kata dia.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi X juga meminta Kemendikbud untuk memanfatkan aturan terkait dengan Pemajuan Kebudayaan untuk mendukung peningkatan pendidikan.
"UU Pemajuan Kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk keluaran outpuit bidang pendidikan," imbuhnya.
Menanggapi hal di atas, Mendikbud Muhajir Effendy menjelaskan, tema RKP 2018 adalah memacu investasi dan infrastruktur untuk pemajuan dan pemerataan.
Dalam rangka mendukung tema tersebut, pihaknya akan melakukan lima kegiatan prioritas antara lain penguatan kemitraan, peningkatan kualitas vokasi, pelatihan kewirausahaan, pemenuhan sarpras vokasi, dan peningkatan kualitas vokasi.
"Sarpras pendidikan akan diakomodasikan dari anggaran Pemerintah Daerah (Pemda)," kata Muhajir.