:
Yogyakarta, InfoPublik - Pengelolaan lingkungan memiliki hubungan yang kuat dan secara menyeluruh memengaruhi terwujudnya pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diresmikan sebagai pengganti Millennium Development Goals (MDGs) pada akhir September 2015, yang melihat pilar bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Terkait hal tersebut Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UGM, Pusat Studi Wanita (PSW) UGM dan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Fakultas Geografi UGM, menginisiasi pembentukan Srikandi Sungai Indonesia (SSI).
Melalui kegiatan SSI diharapkan akan menggugah komitmen seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan aksi-aksi konstruktif dan inovatif dalam upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia terutama keberadaan sungai.
Keberadaan edukasi dan kampanye pentingnya pengelolaan lingkungan idealnya memang dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu individu dan keluarga.
"Inisiasi Srikandi Sungai ini adalah salah satu contoh nyata inisiatif warga untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam restorasi daerah aliran sungai dan pemberdayaan masyarakat sekitar sungai untuk meningkatkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan, kualitas hidup penduduknya, dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dalam siaran pers Kementerian PPPA, di Jakarta, Sabtu (10/6).
Menurutnya restorasi sungai, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masyarakat sekitar sungai sangat penting untuk berbagai alasan. Pertama, layanan air dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia di era modern. Dalam kasus di Indonesia, misalnya, lebih dari 30 persen rumah tangga belum memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang sehat.
Disebutkan, perempuan menjadi kelompok yang paling dominan untuk menanggung dampaknya karena keterbatasan akses mereka pada air bersih dan sanitasi. Pada saat bersamaan, hal ini diperburuk oleh kondisi sosial dan budaya yang meminggirkan perempuan, terutama dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan domestik (rumah tangga), masyarakat, terhadap keterlibatan mereka dalam proses penentuan kebijakan air dan sanitasi di tingkat nasional.
Selain itu, tidak adanya layanan air bersih dan sanitasi yang memadai juga, pada tingkat tertentu dapat menyebabkan perempuan dan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Oleh karena itu menurut Menteri Yohana, Srikandi Sungai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mempercepat pengarusutamaan gender di sektor lingkungan.
Komitmen Kemen PPPA untuk terlibat dalam kebijakan dan program lingkungan hidup ini, khususnya perubahan iklim, ditandai dengan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk mengintegrasikan isu gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam prioritas nasional yang terkait dengan konservasi sumberdaya alam, lingkungan, kehutanan, dan perubahan iklim. Ke depan kami juga mengharapkan Srikandi Sungai dapat menjadi mitra Kemen PPPA di lapangan,” tutup Menteri Yohana.