Kemnaker: SKKNI Harus Disesuaikan Perkembangan Zaman

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Ketenagakerjaan menilai, Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) harus disesuaikan dengan kondisi ketenagakerjaan yang terus berkembang dan berubah.

Selain itu, perlu dibuat SKKNI baru yang belum ada tetapi sudah dibutuhkan di dunia industri.

“SKKNI yang ada sekarang ini masih sangat kurang banyak. Sementara kebutuhan industri sudah sedemikin mendesak. Misalkan saja, di bidang otomotif baru ada dua yang itu pun di buat tahun 2004 dan 2005. Jelas SKKNI tersebut tidak cukup mengakomodir perkembangan zaman dan teknologi di bidang otomotif,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Khairul Anwar dalam Seminar dengan tema “Pembangunan SDM dalam rangka mendukung sektor otomotif nasional” di Kadin, Jumat (10/6).

Menurut Khairul, Kadin sebagai organisasi yang membawahi pelaku usaha dan industri diminta untuk bisa membantu dan proaktif dalam membuat SKKNI dan mengupdatenya sesuai kebutuhan zaman.

“Karena teman-teman Kadin yang lebih tahu soal perkembangan kebutuhan industri dan dunia usaha,” ujarnya.

Dijelaskannya, sampai saat ini Kemnaker tetap konsisten melakukan percepatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Selain itu, Kemnaker juga akan mempermudah akses pelatihan dan sertifikasi.

“Sebab dari angkatan kerja produktif kita yang sekitar 122 juta angkatan kerja, mayoritas masih lulusan SLTP ke bawah. Sementara daya saing kita masih di urutan 34 dari 144 negara, sementara di Asean kita masih nomor 4 setelah Singapura, Malaysia, Thailand,” jelas Khairul.

Direktur Diklat Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mujiono memaparkan, tingkat penganguran di Indonesia saat ini terlihat terus meningkat. Bahkan data terbaru mencapai angka 7,6 juta. Sementara 70 persen industri nasional yang mampu menyerap tenaga kerja itu masih mayoritas berada di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, kita harus melakukan sinergi. Sebab selama ini kami sudah melakukan pembangunan sekolah vokasi di kawasan industri. Terbukti dengan konsep 3 in 1 yaitu pelatihan, sertifikasi dan penempatan, kami bisa bantu kurangi penganguran dan penyerapan angkatan kerja, paparnya.

Sementara itu, direktur SDM Toyota, Bob Azzam menilai selama ini persoalan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja karena tidak adanya link and macth antara dunia pendidikan dan dunia kerja dan industri.

Tidak ada cara lain untuk memperbaiki situasi yang sangat genting ini kecuali dengan semua pihak harus terlibat dalam perbaikan dan peningkatan kualitas SDM kita.

Setelah itu juga harus kita sertifikasi agar bisa berkompetisi dengan angkatan kerja dari negara lain. Kalau nggak, ini bahaya, bisa terjadi revolusi sosial kalau pengangguran muda yang mencapai 30 persen dari jumlah pengangguran nasional yang terus meningkat ini tidak segera di atasi, kata Bob Azzam.