:
Oleh Juliyah, Jumat, 10 Juni 2016 | 16:13 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 335
Jakarta, InfoPublik - Pertemuan High Level Meeting of the General Assembly on HIV/AIDS (HLM) di Markas Besar PBB, New York menghasilkan Political Declaration 2016.
"Deklarasi ini berisi kebijakan dan strategi mengenai pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS. Momen penyelenggaraan HLM sangat tepat setelah peluncuran Agenda Pembangunan 2030, dimana upaya penanggulangan HIV/AIDS merupakan bagian integral dari agenda tersebut," kata Dubes Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York dalam keterangan pers Kemenkes di Jakarta, Jumat (10/6).
HLM juga memberi kesempatan bagi Indonesia untuk dapat menyampaikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai kepada masyarakat internasional, sekaligus juga belajar dari pengalaman negara lain dalam menanggulangi HIV/AIDS.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyampaikan bahwa, Penanggulangan HIV-AIDS menghadapi berbagai macam tantangan yang kompleks, diantaranya cakupan pencegahan dan pengobatan HIV, penguatan kualitas pelayanan kesehatan, kepastian ketersediaan obat, regulasi yang tepat dan efektif, penghapusan stigma dan diskriminasi, serta tes dan perawatan yang biayanya jangan sampai memberatkan masyarakat.
"Indonesia terus meningkatkan komitmen dalam penanggulangan AIDS, Sumber daya eksternal akan cenderung menurun, sementara sumber daya nasional terus meningkat seiring dengan jaminan kesehatan nasional yang terus ditingkatkan. Indonesia saat ini mendanai hampir 60% dari total kebutuhan penanganan HIV, dan bertekad untuk meningkatkannya di kemudian hari," ungkapnya.
Menkes juga menyampaikan berbagai keberhasilan dan tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam menghadapi penyebaran HIV/AIDS. Pilot project yang awalnya hanya mencakup 13 menjadi 135 kabupaten, dan akan ditingkatkan menjadi 230 kabupaten prioritas. Lebih dari satu juta orang telah melakukan tes HIV pada tahun 2014-2015, dibandingkan 200 ribu orang pada tahun 2012.
Di dalam negeri, peningkatan komitmen ini dilaksanakan melalui penguatan sistem kesehatan, utamanya fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di tingkat dasar agar semakin banyak Puskesmas yang mampu berintegrasi dengan program-program kesehatan lainnya serta mencakup layanan seperti klinik tes HIV mobile dan tes viral load.
Selain itu, mobilisasi sumber daya guna mendukung upaya dari komunitas dan populasi kunci penguatan upaya penjangkauan terhadap semua populasi berisiko tinggi dan pengindentifikasian serta penyebarluasan program penanggulangan HIV-AIDS yang inofatif juga menjadi langkah utama merealisasikan komitmen penganggulangan HIV/AIDS di Tanah Air.
Selain memperkuat komitmen, Indonesia menegaskan bahwa program harm reduction menjadi salah satu yang pertama diterapkan di kawasan ASEAN. Prevalensi HIV di antara kelompok pengguna jarum suntik (Penasun) terus menurun dari 42% (tahun 2011) menjadi 29% (tahun 2015). Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia juga berfokus pada upaya pemberdayaan para wanita pekerja seks (WPS) untuk menolak seks tidak aman tanpa kondom, serta mengalihkan pengguna Narkoba dari hukuman pidana kepada pengobatan (rehabilitasi).
