:
Oleh G. Suranto, Senin, 16 Mei 2016 | 21:47 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 419
Jakarta, InfoPublik - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pencatatan aset di DKI Jakarta belum maksimal, sehingga tak jarang aset milik pemprov berpindah tangan ke pihak lain.
“Jadi masa lalu itu, yang paling cacat di DKI adalah masalah aset. Masalah aset begitu kacau, dan banyak oknum pejabat yang bermain di DKI,” kata Basuki saat acara pertemuan Forum Tripartit Pembahasan usulan Jurnal Koreksi Audit atas Laporan Keuangan tahun 2015 di Blok G, Balaikota DKI Jakarta, Senin (16/5).
Menurutnya, jika pemerintah telah mengeluarkan pembiayaan sedikitnya Rp300 ribu, maka seharusnya dicatat sebagai aset milik pemerintah daerah. “Jadi kalau sudah keluar Rp300 ribu saja ini sudah harus dicatat, karena sudah ada uang yang keluar,” tandasnya.
Disebutkan, untuk memperbaiki pencatatan aset di DKI Jakarta, dirinya sengaja menempatkan pejabat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pejabat tersebut ditempatkan sebagai Wakil Kepala BPKAD yakni Michael Rolandi.
“Kami mau tarik lagi orang-orang dari BPKP dan BPK. Tapi mereka bilang jangan karena sudah habis juga pejabatnya,” ucapnya.
Ke depan diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) supaya lebih teliti dalam pencatatan aset.
Mulai hari ini, BPK DKI akan melakukan pembahasan koreksi catatan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2015. Forum tersebut diikuti setidaknya ada 52 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rencananya forum akan berlangsung selama tiga hari ke depan.
Sementara itu, Kepala BPK DKI, Syamsudin dalam acara tersebut, mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperbaiki laporan keuangan setiap tahunnya. Dengan begitu, DKI bisa meningkatkan kualitas pencatatan asetnya.
