BPPT Dorong Daerah Percepat Transformasi Digital

:


Oleh G. Suranto, Rabu, 2 Maret 2016 | 21:36 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 378


Jakarta, InfoPublik - Pemerintah maupun pihak swasta sudah mengalami transformasi digital, termasuk semua proses bisnisnya telah mengalami transformasi menuju bisnis digital.

“Begitu pula di birokrasi pemerintahan, sudah banyak proses birokrasi yang mengalami proses transformasi digital,” kata Hammam Riza, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM) di sela-sela acara EU-ASEAN CIO Forum di Jakarta, Rabu (2/3).

Ia mencontohkan, Indonesia tiga tahun terakhir ini, sudah mengubah cara pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement. “Itu kita lihat hampir semua sektor, mulai dari penerimaan CPNS sampai kepada evaluasi kinerja, dan sampai proses perencanaan, itu semua proses birokrasinya dilakukan dengan cara digital,” paparnya.

Pihaknya juga mendorong seluruh daerah agar mempercepat transformasi digital, karena daerah sangat potensial, banyak kepala daerah yang pintar-pintar, jago-jago dan hebat-hebat, sehingga jangan meninggalkan aspek transformasi digital ini di dalam semua birokrasi pemerintahan, baik mengelola keuangan, pelayanan publik maupun yang lainnya.

EU-ASEAN CIO Forum “Building the Digital Platform-Exchanging on ASEAN and EU Best Practices and Fostering toward Enhanced Collaboration merupakan suatu forum atau ajang untuk mempertemukan para CIO, para pakar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penentu kebijakan dari berbagai organisasi di kawasan Asean dan Uni Eropa.

Tujuan forum tersebut adalah berbagi pengalaman, tantangan dan contoh-contoh good practices dari para CIO, dalam memanfaatkan platform digital dan memaksimalkan penggunaannya.

Selain itu, juga untuk mendorong dan mempromosikan peluang kerja sama di bidang TIK di kawasan Asean, maupun antar kawasan Asean dan Uni Eropa.

Forum tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai asosiasi CIO dari Indonesia, negara-negara anggota Asean, para pakar TI dari Eropa dan Asia Teggara, pembuat kebijakan TIK, pegawai pemerintahan, swasta/industri, praktisi, peneliti dan perakayasa di bidang TIK.