:
Oleh H. A. Azwar, Minggu, 28 Februari 2016 | 21:08 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 486
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah aktif mengupayakan pelatihan kerja sebagai upaya peningkatan daya saing pada saat bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk itu dituntut perhatian bersama seluruh stake holder ketenagakerjaan Indonesia.
Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan kembali akan pentingnya sertifikasi profesi di era kompetisi seperti saat ini. Selain itu, Kemnaker sebagaimana dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri beberapa waktu yang lalu, terus menghendaki adanya pelatihan kerja sebanyak 1 juta orang per-tahunnya dan diakhiri dengan sertifikasi agar kompetensinya diakui.
Target per tahun ini 1 juta pelatihan. Kita minta tolong dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk dapat mengatur pelatihan ini. Saat ini, kita sedang mendorong standar kompetensi agar bisa memiliki pondasi yang jelas, kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Khairul Anwar, di Selasar Auditorium UGM Samator, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2).
Menurutnya, pengusaha memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Khairul berharap Apindo mampu berkontribusi dan mendorong dunia usaha untuk membantu proses sertifikasi kompetensi.
Kita mengimbau kepada Pak Hariyadi (Ketua Apindo) untuk mendorong percepatan sertifikasi kompetensi. Selain itu kita juga minta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) punya roadmap agar sertifikasi punya badan yang jelas dan pelatihan yang jelas, ujar Khairul.
Jika kerjasama tersebut terjalin dengan baik, pemerintah berharap ada transparansi informasi terkait tenaga kerja dan kesempatan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan pengusaha. Jika sinergitas peran tripartit ini terwujud peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta akses informasi terhadap pelatihan kerja akan lebih mudah terwujud.
Strategi yang paling efektif adalah bagaimana membuka informasi yang transparan antara pemerintah dengan swasta. Saat ini informasi belum dapat diakses dengan baik. Selain itu yang tidak kalah penting adakah kita harus memperkuat lembaga sertifikasi kompetensi. Oleh karena ini kami selalu bergandengan tangan dengan Apindo, tukas Khairul.
