Investasi SDM untuk Pelatihan Kerja Harus Ditingkatkan

:


Oleh H. A. Azwar, Minggu, 28 Februari 2016 | 09:27 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 460


Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengimbau agar investasi sumber daya manusia di bidang pelatihan kerja lebih dioptimalkan dan dijadikan perhatian bersama baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun serikat pekerja.

Kita mendorong agar penguatan akses dan mutu dari pelatihan kerja bisa terus ditingkatkan. Negara harus mulai mengarah kesana, dunia usaha kita dorong kesana, begitu juga dengan serikat pekerja, kata Hanif dalam acara Musyawarah Besar ke-2 Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG) di Sentul, Jawa barat, Sabtu (27/2).

Menurut Hanif, setiap warga negara memilki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan kerja dimanapun dengan mutu yang baik. Namun upaya ini masih terkendala dengan minimnya alokasi anggaran untuk memaksimalkan pelatihan kerja sebagai upaya yang tepat untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing di era persaingan global saat ini.

Kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri ada, tapi terbatas. Makanya, saya bilang bahwa kita perjelas dulu mengenai porsi investasi SDM ini, ujarnya.

Ia menjelaskan, jika investasi SDM di sederhanakan hanya ada dua jalur, yakni pendidikan formal dan pelatihan kerja. “Jika porsi anggaran untuk jalur pendidikan formal sebanyak 20 persen, berapa seharusnya anggaran untuk pelatihan kerja yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bangsa,” tuturnya.

Sedangkan terkait dengan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja, Hanif dengan tengas menyatakan sikap dasar dan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan ini. Sebagaimana dipahami bersama, PHK dan lapangan kerja ibarat hidup dan mati. Ada bayi yang lahir dan ada orang yang meninggal. sebagaimana adanya lapangan kerja baru yang banyak menyerap tenaga kerja dibanding angka PHK.

Tiap tahun pasti ada, tapi jangan di besar-besarkan dengan istilah gelombang. Intinya, jika bicara soal PHK, mau kecil atau besar, tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah serius menanganinya, tukas Hanif.