Kemnaker Siap Kelola BLK Milik Pemda Yang Terbengkalai

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap mengambilalih dan menerima pengelolaan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah  di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi secara optimal dalam menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pengambilalihan pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja  BLK-BLK dan memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah-daerah.

"Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan  keberadaan BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri, usai Rapat Kerja (Raker) dengan  Komite III  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2).

Data Kemnaker menyebutkan saat ini ada 17 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker dan 262 BLK milik pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Sebagian besar BLK di daerah-daerah belum memiliki kualitas, kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai.

Menurut Hanif, masih banyak balai latihan kerja UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh. Ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri.

"Bila kita lihat dari BLK yang ada di daerah selama ini, akibat faktor keterbatasan dana mereka jadi kurang berkembang. Kalau ada daerah yang menyerahkan ke pusat ya kami terima. Selama ini BLK di daerah programnya kebanyakan juga dari kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka, tapi programnya dari kementerian," ujar Hanif.

Selama ini, lanjut Hanif, anggaran dari pemerintah daerah tidak diprioritaskan untuk pengembangan BLK. Mereka jadi sangat tergantung pada anggaran kementerian. Akhirnya untuk kebutuhan percepatan kompetensi tenaga kerja, ada beberapa BLK yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Kalau pengelolaan BLK itu diserahkan dari pemda ke pusat, itu jadi hak pemda. Walau Bagaimanapun pusat harus siap menampung dan mengambil alih BLK dan pengelolaannya.

Saat ditanya mengenai kemampuan anggaraan pemerintah pusat terkait pengelolaan BLK yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar, Hanif mengatakan itu adalah tugas negara untuk memfasilitasi tenaga kerja.

Negara harus bisa mengalokasikan anggaran investasi untuk BLK. Kebutuhan pasti besar. Namun kerangka berpikirnya dulu yang dibenarkan. Pelatihan kerja itu penting, kita ingin ajak ke publik, pemerintah, pihak swasta dan serikat pekerja. "Pelatihan kerja itu termasuk terobosan, yang bisa dilakukan untuk percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja kita agar punya daya saing," kata Hanif.

Selama ini, jelas Hanif, pihaknya sudah berupaya mengajak pihak-pihak terkait untuk membantu pengembangan BLK di daerah-daerah. “Sudah banyak yang kita coba lakukan, di BLK kita dorong forum komunikasi industri, di daerah produksi agar sesuai dengan kebutuhan industri juga,” jelas Hanif.

Dikatakan Hanif keberadaan BLK-BLK di pusat dan daerah harus dimanfaatkan secara maklsimal karena terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja karena program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri.

Kemnaker terus melakukan proses pembenahan dalam aspek pelatihan, sertifikasi dan penempatan di balai latihan kerja dengan sasaran para pengangguran, pencari kerja dan masyarakat umum sehingga nantinya lulusan BLK langsung dapat terserap pasar kerja di daerah-daerah.

Setelah berlatih keterampilan dan kompetensi kerja di BLK, para pencari kerja dan pengangguran diharapkan dapat segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, minat dan bakatnya. "Bahkan lebih jauh lagi, diharapkan mereka dapat berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru yang bisa bermanfaat lebih besar bagi masyarakat luas," pungkas Hanif.