Masalah PHK, Serikat Pekerja : Ini Tugas dan Tanggung Jawab Bersama

Jakarta, InfoPublik - Pembina Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Bambang Wirahyoso menilai aksi demo bukan solusi tepat mengatasi PHK. Sebab PHK, tidak semata tugas dan tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut Bambang, tugas pokok serikat pekerja sejatinya adalah melindungi para pekerja agar tidak terkena PHK dan memberikan advokasi agar menerima hak-hak pekerja jika terkena PHK.

Jadi, kami menghimbau lebih baik pekerja menyampaikan aspirasinya ke pengurus SP. Aksi demo untuk menyelesaikan masalah itu harus dievaluasi, ujar Bambang di Jakarta, Selasa (9/2).

Ditegaskan Bambang, masalah PHK merupakan tanggung jawab banyak pihak. Tugas pemerintah adalah bagaimana mengendalikan perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan PHK.

Artinya, harus ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti melakukan efiisiensi, kebijakan pemerintah melalui pajak. Dengan kata lain bagaimana agar pengusaha tidak menutup usahanya dan pekerja tetap langsung bekerja, tegas Bambang.

Kalaupun sampai terjadi PHK, lanjut Bambang, hak-hak pekerja jangan sampai tidak diberikan. JHT dan pesangon harus diberikan agar buruh yang di PHK bisa berkarya kembali.

Pemerintah bisa memberikan kemudahan kredit seperti KUR, diklat wirausaha demi mengurangi jumlah buruh yang di PHK masuk zona pengangguran, terang Bambang.

Bambang justru mempertanyakan, kenapa pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) jarang sekali menyentuh persoalan upah bagi pekerja di atas satu tahun, pekerja yang berkompeten, pekerja yang berkeluarga atau dengan masa jabatan tertentu.

Itu sesungguhnya tugas dan tanggungjawab kinerja SP. Tapi, kenapa yang disuarakan selalu upah minimum?  Upah minimum itu alat untuk kepentingan politik saja, sindir Bambang.

Sementara menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, PHK merupakan langkah yang sulit dihindarkan sebagai konsekuensi ekonomi global dan bukan hanya terjadi di Indonesia.

PHK bukan maunya pemerintah dan pengusaha. Tapi, situasi krisis global, utamanya menghadapi MEA. Jadi, sayang sekali demo, karena tak menyelesaikan masalah, pengusaha pun tak bisa berbuat banyak, ujarnya.

Selaku pimpinan KSPSI, Yorrys mengaku telah mengistruksikan anggota KSPSI untuk tidak melakukan demo pada Sabtu lalu. Justru pihaknya selalu melakukan komunikasi intensif kepada Menaker dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk menemukan solusi dan melakukan tahapan-tahapan yang harus dibangun.

“Kami menghimbau pengusaha jalur Apindo, Kadin dan pemerintah untuk secara bersama-sama mencari solusi,” tukas Yorrys.