Menaker Klaim Ada 184 Ribu Lowongan Kerja di 40 Perusahaan

Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, sampai saat ini tersedia 184 ribu lowongan pekerjaan baru yang berasal dari 40 perusahaan. Sedangkan pekerja yang tersedia hanya berjumlah 21.000 pekerja.

PHK ada, tapi penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak daripada PHK. Pabrik yang tutup ada, tapi pabrik yang buka lebih banyak, kata Hanif seusai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut Hanif, Pemerintah terus mendorong dalam rangka percepatan serapan tenaga kerja dengan diimbangi percepatan peningkatan kompetensi melalui skema pelatihan kerja. Hal ini harus menjadi prioritas nasional di semua sektor.

Yang menjadi prinsip pemerintah adalah melakukan percepatan serapan tenaga kerja dengan memperhatikan profile angkatan kerja kita yang masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah, ujar Hanif.

Saat ini pemerintah fokus untuk melakukan percepatan serapan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi kerja melalui skema pelatihan kerja di Balai-balai Latihan Kerja, tambahnya.

Menanggapi isu PHK, Hanif mengatakan, sikap pemerintah sudah jelas bahwa pemerintah berharap tidak ada PHK terhadap para pekerja. “Kalau karena satu dan lain hal harus ada PHK maka kita minta didialogkan secara bipartit dengan SP/SB setempat. Kalau sudah ada kesepakatan dengan SP nya maka boleh dilakukan PHK,” kata Hanif.

Hanif menambahkan, kalau PHK tak dapat dihindari dan terpaksa dilakukan, maka hak-hak pekerja harus dipenuhi semua sesuai peraturan.

“Selain itu, bagi korban PHK, pemerintah menyiapkan program-program untuk menanggulanginya misalnya program retraining mereka agar bisa bekerja kembali dengan perusahaan lain serta menyiapkan skema-skema wirausaha dan yang lain,” imbuhnya.

Kami telah mengklarifikasi beberapa perusahaan. Seperti Chevron, semua lagi didialogkan. Kita dorong dialog secara bipartit. Kami terus mematangkan itu. Chevron ada rencana efisiensi. Untuk Panasonic sudah dijelaskan. Ini optional, jadi apakah orang mau relokasi atau pensiun dini. Jadi, ini pilihan, tukas Hanif.

Sementara Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, rapat koordinasi lebih ditekankan kepada percepatan serapan tenaga kerja dengan melibatkan kementerian yang lain, termasuk desk khusus investasi.

Ternyata, memang serapan tenaga kerja tidak mudah untuk mendapatkan tenaga kerja. Nanti sinergi ini akan dipaparkan berapa sebetulnya total kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan sepanjang 2016.

Kemudian, bagaimana ketersediaan BLK, bagaimana peran Kemenperin yang juga ada balai latihan kerjanya. Itu, nanti akan kita sinergikan, jelas Franky.

Menurut Franky, selama ini ada gap (kesenjangan) antara kebutuhan spesifikasi technical yang dibutuhkan dengan ketersediaan SDM dengan tehnik yang tidak memenuihi persyaratan.

Masalah lainnya adalah rebutan atau tarik menarik pekerja yang terjadi di beberapa daerah. Jadi, ada ketidak sinergian diantara itu.

Kita lalu mencoba untuk mendorong bagaimana rencana investor itu disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja terutama di daerah setempat dulu, baru kemudian ke daerah lain, ujarnya.

Franky mencontohkan, misalnya di Jawa Tengah, industri di Semarang direkrut dari Boyolali, sedangkan Boyolali rekrutnya dari Blora, dan Blora sendiri rekrutnya dari Cilacap.

Adapun soal isu PHK, Franky mengatakan itu biasa, tetapi yang lebih penting pemerintah mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih besar dari potensi PHK itu sendiri. Yang penting tetap mengedepankan bipartit dan hak buruh tidak diabaikan.

Terkadang PHK tidak bisa dihindari, karena misalnya ada industri yang dulu manual pada saat terjadi persaingan maka harus melakukan mekanisasi sehingga harus mengurangi pekerja, kata Franky.

Ditambahkannya, pekerjaan rumah yang lebih besar adalah investor yang besar investasinya, sementara SDM mereka masih mencari sendiri.

“Kita akan mensinergikan mengenai anggaran di kementerian teknis yang masih tersebar dan belum terfokus, sementara kita harus cocokkan dengan rencana pembangunan industri ke depan,” imbuhnya.

Sementara Menteri Perindustrian Saleh Husin menambahkan, hal yang sedang dibahas adalah upaya-upaya menangani potensi PHK dengan memperhatikan data dan nama perusahaan serta list tenaga kerja yang di PHK.