:
Oleh Yudi Rahmat, Kamis, 7 Januari 2016 | 15:56 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 299
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pelantikan pejabat eselon dua, khususnya pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin, menjadi prioritas percepatan penanganan kemiskinan.
“Pelantikan eselon dua di Direktorat Penanganan Fakir Miskin menjadi prioritas untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia,” ujar Mensos usai pembukaan seminar Penyandang Disabilitas Rungu Wicara Kerja sama Kemsos dan Kedubes Amerika Serikat di Gedung Aneka Bhakti (GAB) Jakarta, Rabu (6/1).
Pelantikan Dirjen Penanganan Fakir Miskin menyusul. Tiga Direktorat yang telah dilantik, yaitu Direktorat Penanganan Kemiskinan Perkotaan, Direktorat Penanganan Kemiskinan Perdesaan, serta Direktorat Penanganan Kemiskinan Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau Terluar dan Pesisir.“Pelantikan setelah menjalani uji kompetensi dan diketahui portofilio untuk memperkuat kinerja Kemsos,” katanya.
Kepada ketiga pejabat tersebut, kata Mensos, tidak perlu beradaptasi tetapi harus langsung bergerak dan berkomunikasi dengan pihak terkait yang concern upaya penanganan kemiskinan.“Sore ini sudah diintruksikan kepada ketiga pejabat direktorat langsung bergerak dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga, private sector dan pihak terkait lainnya, seperti Bank Dunia,” ucapnya.
Selain itu, Kemsos akan memaksimalkan fungsi dan peran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai basis data terpadu dan top referensi kemiskinan bagi lembaga, pemerintah daerah (pemda) dan sebagainya.“Penanganan kemiskinan memerlukan pemetaan dan data sahih, sehingga berbagai intervensi bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis serta komprehensif,” tandasnya.
Pada 2016, ujung tombak penanganan fakir miskin dengan mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 8 persen menjadi 11,8 persen Keluarga Sangat Miskin (KSM).“Penerima PKH dari 3,5 juta menjadi 6 juta KSM, bisa meningkatan penerima bisa digraduasi (wisuda-red) dari 400 ribu menjadi 800 ribu orang pada 2016,” katanya.
Hal itu bisa tercapai jika tidak terjadi pelambatan ekonomi. PKH yang dikenal dengan bantuan tunai bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) pada 2017 ditargetkan menyasar 25 persen KSM.“Selain ditargetkan mampu mempersempit kesenjangan atau generasio dari 0,41 menjadi 0,31 persen. PKH juga bisa 4 kali mempercepat penurunan kemiskinan kurang dari lima tahun,” tandasnya.