Wamendagri Bima Arya Soroti Fondasi Perubahan Sosial di Pemerintahan Daerah

: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama peserta Capacity Building bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)


Oleh Eko Budiono, Sabtu, 2 November 2024 | 09:27 WIB - Redaktur: Untung S - 311


Jakarta, InfoPublik – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya tiga elemen kunci dalam menciptakan perubahan sosial yang nyata di pemerintahan, yaitu aktor, struktur, dan kultur.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam acara Capacity Building bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang digelar di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/11/2024).

Bima Arya mengungkapkan bahwa ketiga elemen tersebut menjadi fondasi utama yang harus diperhatikan pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan responsif. Menurutnya, setiap perubahan sosial yang nyata harus didukung oleh aktor yang berkomitmen, struktur organisasi yang terorganisir, serta kultur yang mendukung perubahan.

Menurut Bima, kehadiran aktor atau individu yang berkomitmen pada perubahan merupakan bagian esensial dalam upaya transformasi. "Nonsense, omong kosong, (bila) terjadi perubahan tanpa aktor, tidak mungkin,” ujarnya tegas. Bima menekankan bahwa aktor adalah sosok yang tidak hanya berperan sebagai penggerak utama tetapi juga sebagai panutan yang mampu menginspirasi perubahan di lingkungan sekitarnya.

Tanpa sosok yang memiliki komitmen pada transformasi, kata Bima, upaya menciptakan birokrasi yang lebih baik akan sulit tercapai. “Perubahan itu memerlukan keberanian dan komitmen dari individu-individu yang memang ingin melihat kemajuan,” tambahnya.

Namun, Bima Arya juga menyoroti pentingnya struktur organisasi yang terorganisir. Ia menjelaskan bahwa perubahan tidak akan efektif tanpa adanya tata kelola dinas yang jelas, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tepat, serta sistem tunjangan yang memadai bagi para aparatur. “Aktor yang hebat tanpa kemudian dirapikan dan dikuatkan strukturnya, dinas-dinas ditata, tupoksinya, remunerasi, tunjangan, tunjangan kinerja (tukin) dan lain-lain, tidak bisa juga (melakukan perubahan),” jelasnya.

Menurut Bima, struktur organisasi yang baik akan memastikan setiap aktor memiliki panduan kerja yang jelas serta dukungan yang memadai. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi setiap individu dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan demikian, struktur yang kuat menjadi fondasi yang memungkinkan perubahan dapat berjalan dengan efektif dan terarah.

Selain aktor dan struktur, Bima Arya juga menekankan pentingnya membangun kultur atau budaya yang mendukung perubahan. Ia membagikan pengalamannya selama menjabat sebagai wali kota, di mana ia berupaya menanamkan budaya disiplin di lingkungan pemerintahannya. “Selama 10 tahun saya enggak pernah telat. Setiap Selasa jam 8 pasti briefing staf, 2 minggu sekali, kadang-kadang seminggu sekali,” ungkap Bima.

Kultur, menurutnya, adalah faktor penentu dalam menjaga konsistensi dan dedikasi setiap individu di lingkungan birokrasi. Budaya disiplin, misalnya, dapat mendorong para aparatur untuk memberikan kinerja terbaik dalam tugas-tugas yang diembannya. “Kultur yang mendukung akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan kolaboratif,” ujar Bima.

Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya penerapan tiga elemen ini dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan SDM yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki komitmen pada perubahan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan struktur organisasi mereka mendukung efektivitas kerja, serta membangun kultur yang positif di lingkungan birokrasi.

Bima Arya berharap, upaya capacity building yang dilakukan ini dapat memperkuat SDM aparatur di berbagai wilayah, termasuk di Kota Balikpapan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menciptakan birokrasi yang lebih baik, lebih responsif, dan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami di Kemendagri terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan organisasi agar mampu menghadapi tantangan di era modern ini,” kata Bima. Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan bekerja bersama dalam mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 21 November 2024 | 21:28 WIB
Kementerian PANRB Dorong Pencegahan Korupsi Melalui Transformasi Digital
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Kamis, 21 November 2024 | 17:44 WIB
Tidore Kepulauan Tingkatkan Pelayanan Kependudukan Lewat Audit TIK Dukcapil
  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 17 November 2024 | 06:06 WIB
Ditjen Bina Adwil Kemendagri Perkuat Peran Kecamatan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 15 November 2024 | 13:27 WIB
Kementerian PANRB Dorong ASN Muda Jadi Agen Perubahan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 15 November 2024 | 10:41 WIB
Menteri PANRB dan BPK Sinergikan Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
  • Oleh MC PROV ACEH
  • Jumat, 15 November 2024 | 08:46 WIB
Pemerintah Aceh Siapkan Kajian Terkait Usulan Pencabutan Qanun KKR