Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, menyampaikan perkembangan terbaru terkait situasi politik Indonesia kepada diaspora, mahasiswa, dan Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia, Rabu, (18/9/2024). Foto. Humas Kemenko Polhukam RI.
Melbourne, InfoPublik – Dalam rangka memberikan informasi terkini terkait situasi politik, hukum, dan keamanan di Indonesia, pejabat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menyampaikan perkembangan terbaru kepada diaspora Indonesia, mahasiswa, dan Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia. Acara itu bertujuan mempererat hubungan antara pemerintah dan diaspora serta memperbarui pemahaman mengenai situasi nasional di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan bahwa situasi politik dan keamanan Indonesia secara umum tetap stabil dan kondusif. “Agenda nasional, khususnya di bidang politik dan pemerintahan, berproses sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Heri Wiranto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/9/2024).
Heri juga menekankan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem demokrasi yang semakin matang. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 10 Juni 2024, skor IDI mencapai 79,25, menempatkan Indonesia dalam kategori demokrasi sedang yang semakin stabil. Data ini menjadi cerminan bahwa Indonesia terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan berbagai langkah yang strategis.
Selain isu demokrasi, Heri Wiranto juga memberikan update terkait proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek besar ini telah mencapai 15 persen dari total pembangunan yang direncanakan, dengan 80 persen dari tahap pertama (2022-2024) sudah rampung. Pembangunan IKN tidak hanya bertujuan sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga menitikberatkan pada keseimbangan ekosistem dan dampak lingkungan yang berkelanjutan.
Dalam diskusi yang berlangsung, turut dibahas evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif Serentak untuk periode 2024-2029, serta persiapan Pilkada Serentak 2024. Kemenko Polhukam juga menyoroti pentingnya literasi digital sebagai upaya memerangi penyebaran hoaks yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran proses pemilu mendatang.
Heri Wiranto menekankan bahwa literasi digital harus ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat diaspora, untuk membantu menangkal informasi palsu yang kerap menyebar di platform media sosial.
Perkembangan terbaru yang disampaikan oleh Kemenko Polhukam menjadi informasi krusial bagi diaspora Indonesia di Australia. Informasi ini memberikan gambaran jelas mengenai situasi terkini di tanah air, terutama terkait Pilkada dan agenda nasional lainnya. Melalui diskusi ini, diharapkan diaspora Indonesia dapat terus berkontribusi secara aktif dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial.
_thumb.jpeg)
