Menkominfo: Kebutuhan Keamanan Siber tak Bisa Ditawar lagi

Jakarta, InfoPublik – Kebutuhan keamanan siber, khususnya di sektor industri, dinilai tidak bisa ditawar lagi seiring meningkatnya serangan siber yang mencapai lebih dari satu miliar di Indonesia sepanjang 2023, yang menyebabkan jumlah kerugian yang signifikan.

Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam Peresmian Indosat-Mastercard Cybersecurity Centers of Excellence di Jakarta, pada Kamis (18/4/2024).

"Kebutuhan keamanan siber yang tidak dapat ditawar lagi. Ruang siber yang aman membutuhkan kontribusi aktif berbagai pihak," kata Menkominfo.

Menurut Budi Arie, tantangan implementasi keamanan siber di Indonesia semakin besar seiring dengan meingkatkan penggunaan perangkat maupun teknologi digital di kalangan Masyarakat luas.

"Dengan terus makin intensifnya penggunaan teknologi digital, kita juga dihadapkan dengan tantangan implementasi keamanan siber," jelasnya

Oleh karena itu, Budi Arie mendorong kolabrasi dalam mengembangkan tata kelola keamanan siber, khususnya di sektor industri.

Kementerian Kominfo juga terus mendukung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melaksanakan tata kelola keamanan siber di Indonesia. 

Caranya dengan memastikan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik dan privat melakukan pendaftaran sesuai syarat yang berlaku, termasuk memenuhi komitmen menjaga keamanan siber sistem elektronik.

"Kami juga melakukan penyidikan tindak pidana yang melanggar ketentuan (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) UU ITE seperti akses sistem elektronik tanpa hak, pengiriman informasi elektronik secara tidak sah serta bentuk tindak pidana lain dalam UU ITE," tutur dia.

Selain itu, Kementerian Kominfo melakukan pemutusan akses, take down terhadap konten yang melanggar peraturan perundang–undangan.

Menteri Budi Arie juga berpendapat keberadaan tata kelola keamanan siber akan dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat.

Bahkan, tata kelola juga diperlukan untuk mengidentifikasi risiko ancaman siber.

"Perkembangan bentuk ancaman keamanan siber seiring kemunculan teknologi baru dan rendahnya pemahaman pengguna mengenai urgensi keamanan siber. Sehingga Pemerintah bersama stakeholder dapat menerapkan strategi mitigasi ancaman siber yang dapat khalayak publik ataupun ancaman keamanan nasional," jelasnya.

Turut hadir dalam acara itu President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikra Sinha, CEO of Mastercard Michael Miebach dan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Gusti Ayu Putri Saptawati Soekidjo.