Penghubung KY Kaltim Koordinasi Perkara Tindak Pidana Pemilu 2024 dengan Bawaslu Tarakan

: Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan dalam rangka berkoordinasi terkait perkara tindak pidana Pemilu 2024. (Foto: Dok KY)


Oleh Pasha Yudha Ernowo, Rabu, 17 April 2024 | 20:44 WIB - Redaktur: Untung S - 109


Jakarta, InfoPublik - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan dalam rangka berkoordinasi terkait perkara tindak pidana Pemilu 2024.

Kunjungan tersebut langsung disambut oleh Anggota Bawaslu Kota Tarakan selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Johnson.

"Kami di Bawaslu Tarakan cukup disibukkan dengan perkara tindak pidana Pemilu 2024. Ada perkara yang baru putus di Pengadilan Negeri Tarakan dan jaksa melakukan upaya banding karena terdakwa diputus masa percobaan. Ada juga beberapa perkara yang tidak bisa kita naikkan sampai ke tahap persidangan karena kurangnya alat bukti. Akan tetapi, Tarakan masih aman dan kondusif meskipun ada sempat demo-demo kecil di depan kantor," ujar Johnson, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (16/4/2024).

Koordinator Penghubung KY Kaltim Abdul Ghofur menjelaskan peran KY di Pemilu 2024, yaitu dengan melakukan pemantauan persidangan perkara tindak pidana pemilu.

Pemantauan persidangan itu sangat penting untuk mencegah dugaan pelanggaran etik oleh para hakim. Majelis hakim diharapkan dapat bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

"Kami melakukan pemantauan persidangan tindak Pemilu 2024 ke Kalimantan Utara. Kami berharap ada pertukaran informasi apabila ada perkara yang naik ke persidangan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan dan kerja sama antara KY dan Bawaslu," pungkas Ghofur.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Senin, 20 Mei 2024 | 18:30 WIB
Januari-April 2024, KY Terima 314 Permohonan Pemantauan dan Inisiatif
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Senin, 20 Mei 2024 | 16:59 WIB
Komisi Yudisial Usulkan 33 Hakim Dijatuhi Sanksi
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Senin, 20 Mei 2024 | 14:44 WIB
Revisi UU KY Perkuat Fungsi Pengawasan
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Kamis, 16 Mei 2024 | 18:35 WIB
Optimalisasi Peran Masyarakat Penting untuk Memantau Perkara PBH
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Kamis, 16 Mei 2024 | 18:30 WIB
Ungkap Kendala Pemantauan PBH, KY Ajak Masyarakat Berkolaborasi
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Senin, 13 Mei 2024 | 20:51 WIB
Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 10 Mei 2024 | 13:45 WIB
KY Jalin Kerja Sama dengan United Kingdom Ministry of Justice