KPK Ajak Warga Kabupaten Bogor Tanamkan Nilai Antikorupsi

Jakarta, InfoPublik - Indonesia akan memasuki tahun kontestasi politik 2024, di mana rentan terjadi praktik politik uang. Pola yang seakan membudaya ini perlu diantisipasi, mengingat dampaknya yang dapat membuat sistem demokrasi menjadi ternodai dan rentan terjadi praktik korupsi.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana menyampaikan, sebelum memasuki tahun politik, masyarakat perlu mendapat edukasi. Terlebih fenomena seperti “Serangan Fajar” rentan menyerang masyarakat di masa pemilihan.

“Selain memberi efek jera lewat penindakan, KPK juga berperan dalam pencegahan sistem dan pendekatan melalui pendidikan kepada masyarakat,” kata Wawan keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (5/6/2023).

Wawan menegaskan, dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya berperan dalam penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK), tetapi memiliki peran pencegahan dan pendidikan. Ketiga peran tersebut disebut Trisula.

Lanjut Wawan, contohnya roadshow Bus Antikorupsi ke Kabupaten Bogor ini merupakan bagian dari pendidikan bagi masyarakat. KPK berupaya menanamkan integritas dan nilai antikorupsi kepada seluruh masyarakat, yang dikenal dengan Jumat Bersepeda KK (Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Beranit, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

“Tidak ada jaminan orang tidak korupsi. Oleh sebab itu, seluruh nilai antikorupsi itu penting kita tanamkan,” jelas Wawan.

Bersamaan dengan kegiatan itu Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga merayakan Hari Ulang Tahun ke-541 Bogor dengan membawa tema "Tuntas Harmonis Makmur”. Tema itu sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyampaikan, dengan adanya kegiatan Roadshow Bus Antikorupsi KPK yang bertepatan dengan ulang tahun Bogor menunjukkan komitmen dan kolaborasi Kabupaten Bogor untuk mewujudkan pemerintah bebas korupsi. KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya bertugas sebagai Aparat Penegak Hukum (APH), namun juga bertugas sebagai mitra untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dan transparansi pemerintah.

“Pemerintah Kabupaten Bogor siap bekerja sama meningkatkan kesadaran dan penanaman nilai antikorupsi untuk mewujudkan Akuntabilitas dan transparansi,” ujar Iwan

Dari sisi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencegahan korupsi mulai dari pengawasan publik, implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP), hingga penerbitan pedoman pengendalian gratifikasi dan surat larangan gratifikasi hari raya. Selain itu, pemerintah juga telah mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak bergaya hidup mewah.

Kegiatan itu merupakan kegiatan keempat dari Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bus KPK selanjutnya juga akan menyambangi Karawang dan kota Bandung sebelum singgah di Sumatra.

Kegiatan itu dikemas dengan menarik dan diikuti oleh masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin berinteraksi dan menambah wawasan tentang budaya antikorupsi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah senam sehat Hajar Serangan Fajar, dialog interaktif, edukasi siswa, pameran pelayanan publik dan quiz.

Foto: Dok KPK