Minggu, 23 Februari 2025 17:6:58

Indonesia Soroti Perlindungan Hak Asasi di Pertemuan Menlu ASEAN

:


Oleh Eko Budiono, Rabu, 3 Agustus 2022 | 10:26 WIB - Redaktur: Untung S - 430


Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, melalui penguatan kerja ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Interface atau Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN.
 
Hal tersebut disampaikan  Menlu RI Retno Marsudi, melalui keterangan tertulis, setelah  pertemuan dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) atau Komisi AntarPemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, Selasa (2/8/2022).
 
"Perlindungan hak asasi manusia sama pentingnya dengan promosi hak asasi manusia," kata Menlu Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno menegaskan pentingnya untuk memperkuat kerja AICHR melalui yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga masyarakat.

"Selain itu, interaksi secara reguler dengan lembaga hak asasi manusia internasional dan nasional juga sangat penting," kata Menlu Retno.

Ia mengusulkan adanya pelembagaan platform untuk dialog terkait dengan hak asasi manusia setiap tahunnya.

Menurutnya, dialog untuk melihat situasi hak asasi manusia, melakukan tukar pengalaman mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dan membantu kerja sama AICHR dalam menjalankan madatnya.

Menlu juga mengatakan bahwa interaksi secara reguler dengan lembaga hak asasi manusia internasional, dan nasional juga sangat penting, terlebih mengingat Kamboja dan Indonesia akan bersama-sama menjadi tuan rumah pelaksanaan Dialog Hak Asasi Manusia pada bulan November tahun ini.

Lebih lanjut, Menlu RI menyoroti pentingnya isu perdagangan manusia untuk menjadi perhatian dalam lingkup kerja AICHR.

Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan pembicaraan dengan otoritas Kamboja untuk menangani isu perdagangan manusia yang kian marak.

"Kerja sama serupa akan lebih bermanfaat juga diintensifkan dalam konteks ASEAN," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, juga disoroti perkembangan di Myanmar terkait dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap empat orang tahanan politik.
 
Hal tersebut dianggap mencerminkan tak adanya komitmen Junta Militer Myanmar dalam melaksanakan konsensus 5 poin.

Foto: ANTARA