Bakamla RI-Kemenko Polhukam Bahas Agenda Kamboja Di ASEAN

Jakarta, InfoPublik - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan(Kemenko Polhukam) menggelar rapat membahas kebijakan dan upaya pemerintah menanggapi agenda Kamboja di ASEAN dalam pemulihan ekonomi di saat COVID-19 Pandemik melalui Focus Gorup Discussion (FGD) di Bandung.

 

Dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Sabtu(29/1/2022) mengungkapkan, FGD mengangkat tema Kekuatan Kamboja pada ASEAN 2022. Dibuka oleh Deputi II Koordinator Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Polugri) Kemenko Polhukam Rina P Sumarno. Sedangkan Bakamla diwakili oleh Direktur Kerja sama Laksma Bakamla Sandy M Latief.

 

Rina P Sumarno menjelaskan kegiatan FGD itu bertujuan untuk memperoleh masukan dan solusi terbaik dari para narasumber dan peserta diskusi mengenai kebijakan dan upaya pemerintah menanggapi agenda Kamboja di ASEAN dalam pemulihan ekonomi di saat Covid 19 Pandemic. 

 

Selain itu, lanjutnya, secara khusus juga membahas isu adanya krisis pengungsi Rohingya, AUKUS, ASEAN Outlook Indo Pacific (AOIP) dan permasalahan rezim junta militer di Myanmar.

 

Narasumber Prof. Anak Agung banyu Perwita, PhD dari Universitas Pertahanan, menyampaikan empat karakteristik politik Keamanan Asia Tenggara yang dapat menjadi bahan masukkan bagi pemerintah dalam menanggapi kekuatan Kamboja di ASEAN maupun isu keamanan dan politik di kawasan ASEAN.

 

Pertama, Complex regionalism/regionalisme yang kompleks, diantaranya mencangkup permasalahan wabah penyakit menular (COVID-19) dan krisis Myanmar dan kejahatan transnasional (perdagangan lintas laut, penyelundupan manusia, terorisme, perdagangan narkoba, perompakan  & penebangan liar). 

 

Kedua, territorial disputes/sengketa wilayah yang mencangkup permasalahan, sengketa perbatasan antar negara anggota ASEAN dan klaim Cina di Laut Natuna Utara melalui sembilan garis putus-putus (Nine Dash Line). 

 

Ketiga, geopolitical rivalry/rivalitas geopolitik. Hal ini menyangkut permasalahan pembentukan aliansi politik dan militer China yang telah membangun militernya di kawasan ASEAN yang menimbulkan ancaman ketidakseimbangan bagi negara-negara pesisir di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

 

Keempat, heavily militarized/militerisasi, yang mencangkup permasalahan adu kekuatan di LCS dan konflik zona abu-abu. Hal tersebut menjadi dua tantangan terbesar bagi Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara.

 

"Pengaruh sengketa di LCS terhadap kompetisi AS, Australia, China dan Indonesia, berpotensi menjadi konflik bersenjata yang dapat membesar, "Imbuh Anak Agung.

 

Secara terpisah Laksamana Bakamla Sandy M Latief mengatakan kegiatan FGD ini menjadi referensi penting bagi langkah Bakamla RI mengemban amanah diplomasi maritim untuk menciptakan situasi keamanan dan keselamatan laut yang damai serta stabil di kawasan ASEAN. 

 

Hadir pula narasumber lainnya yakni Dr. Arfin Sudirman SH dari Kapus Study ASEAN Unpad Bandung dan Chery Sidharta M Hint Direktur kerja sama Eksternal Asean Kementerian Luar Negeri.