Capaian Bidang Polhukam Bagian dari Nawacita

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan keberhasilaan percepatan pembangunan nasional di bidang politik, hukum dan keamanan sebagai agenda strategis pemerintah yang dicapai dalam dua tahun ini, adalah bagian dari perwujudan Nawacita.

Pemerintah mampu melakukan komunikasi politik cukup sehat dan kondusif, sehingga konsolidasi politik yang dilakukan Presiden Jokowi mengahasilkan perimbangan politik di parlemen yang pada awal tidak mendukung pemerintahan. "Pada awalnya parpol di luar pendukung pemerintahan Jokowi dan JK, perimbangannya cukup kuat, Namun, beberapa saat dari hasil lobi politik yang intensif dan penjelasan yang cukup akurat mengenai kepentingan bangsa dan pembangunan ke depan, perimbangannya berubah. Parpol pendukung pemerintah secara rasio lebih besar dibanding di luar pendukung pemerintah," kata Wiranto dalam acara press briefing Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi dan JK, di Bina Graha, Jakarta, Rabu (26/10).

Dengan demikian, katanya, pemerintah secara efektif dapat melaksanakan program programnya tanpa ada kesulitan dan hambatan hambatan. "Namun, bukan berartl parpol pendukung tidak kritik tetap diberikan melakukan kritikan-kritikan terhadap pemerintah," katanya.

Ia menyebutkan capaian-capaian lainnya, diantaranya terobosan  dibidang politik berupa pilkada serentak pada tahun 2015 berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,9%. "Karena sebelumnya pilkada dilakukan tidak serentak, sehingga sangat mengganggu kinerja pemerintah dalam proses pembangunan," katanya.

Paling tidak Pilkada serentak ini, lanjut Wiranto, masyarakat dan pemerintah punya peluang fokus kepada pembangunan, Di samping itu, diharapkan partisipasi Pilkada serentak ini lebih besar lagi.Terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015,  jika diukur dengan indikator dan variabel yang sama dengan tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 73,12. Sedangkan tahun 2014 mencapai angka 73.04.

Wiranto menyebutkan deregulasi peraturan daerah (Perda) melalui harmonisasi peraturan terhadap 3.143 Perda guna peningkatan daya saing industri, iklim investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Di Bidang Penegakan Hukum, Kepolisian telah berhasil mengurangi angka kejahatan dari tahun 2015 sebanyak 373.636 kasus, di tahun 2016 sebanyak 165.147 kasus. Sedangkan Kejaksaan telah mampu menyelematkan uang negara sebesar Rp14,2 triliun di tahun 2016.

Di samping itu program Tax Amnesty sebagai terobosan di bidang hukum perpajakan berlangsung sukses, bahkan capaiannya termasuk yang tertinggi di dunia. Pada priode pertama mendapat uang tembusan sebesar 97,15 triliun atau setara dengan 60% dari target.

Bidang hukum lainnya, pemerintah juga berhasil, menangkap buronan koruptor yaitu Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di Cina, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja, dan Hartawan Aluwi (kasus Bank Century) di Singapura.

Terkait dengan percepatan pembangunan perbatasan, Wiranto menyebutkan capai-capaiannya dilakukan pemerintah melalaui Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) telah mendirikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dengan semua sarana penunjangnya.

Begitu juga Pemberantasan aksi terorisme dan radikalisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melakukan  secara soft Approach dan Hard Aproach serta melalui peningkatan kerjasama internasional. Pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso berhasil ditewaskan saat kontak senjata di Poso. Serta menangkap tersangka teroris sebanyak 170 orang. "Pengawasan terhadap kegiatan jaringan ISIS terus dilakukan. Disamping itu, pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf melalui jalur diplomatis."katanya.

Terkait Reformasi Hukum, Pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum Tahap I yaitu a. Pemberantasan pungutan liar; b. Pemberantasan penyelundupan; c. Percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; d. Relokasi lapas yang telah over-capacity; e. Perbaikan layanan hak paten merk dan desain; ketujuh, Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 sebagai bagian dari realisasi Paket Reformasi Hukum Tahap Pertama.