:
Oleh Eko Budiono, Sabtu, 15 Oktober 2016 | 20:59 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 573
Jakarta,InfoPublik- Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakhrulloh merekomendasikan agar pemberantasan pungutan liar (pungli) dilakukan secara tertata dan menyeluruh.
"Kalau tidak, praktik pungli akan terus menghantui kegiatan ekonomi masyarakat. Sebab, pungli merupakan perilaku yang merusak sistem. Makanya saya tegaskan anggota Korpri agar menjauhi perangai buruk itu," kata Zudan di Jakarta, Sabtu (15/10).
Menurutnya, pemerintah telah berupaya maksimal untuk memenuhi hak para pelayan publik dengan cukup. Ia mengatakan gaji pokok dan tunjangan, uang lauk pauk dan sejumlah jaminan sosial, semuanya sudah diberikan kepada anggota Korpri.
"Pemerintah terus berupaya sungguh-sungguh mewujudkan harapan para pegawai negeri untuk hidup sejahtera. Sebetulnya upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar pencegahan pungli-pungli kecil,”tegasnya.
Ia juga mengusulkan solusi yang harus berbeda dari upaya terdahulu. Sebab, dengan cara sidak belaka tidak pernah membuat para pelaku pungli jera.“Semua layanan publik diupayakan sesedikit mungkin melakukan tatap muka. Bertemu muka memang memberi peluang bagi pemohon jasa layanan untuk menyuap pelayan publik agar mendapat perlakuan khusus," ungkapnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin operasi pemberantasan pungli. Presiden juga sudah membentuk Tim Operasi Pemberantasan Pungli (TOPP).