:
Oleh Wandi, Rabu, 12 Oktober 2016 | 18:46 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 583
Jakarta, InfoPublik - Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan praktik pungutan liar yang tertangkap tangan di Kementerian Perhubungan merupakan persoalan lama dan menggurita.
Karena itu, diperlukan konsistensi dari penegak hukum maupun instansi terkait dalam memerangi perilaku tidak baik tersebut.
"Ini masalah cukup lama, cukup menggurita di banyak tempat, menyangkut layanan publik. Waktu zaman orba memang ada gebarakan seperti itu (berantas), tapi praktik pungli masih berjalan," kara Ade di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (12/10).
Karena itu, kata politikus yang akrab disapa Akom, yang terpenting dalam upaya memberantas pungli adalah konsistensi dan pembenahan sistem pelayanan publik itu sendiri. Terutama di daerah.
"Gerakan itu (menindak pungli) harus konsisten dijalankan. Jangan panas tahi ayam, angot-angotan," tegasnya.
Akom mendorong agar pemerintah memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam sistem pelayanan publik. Sehingga celah terjadinya pungli bisa diminimalisir.
Di beberapa daerah, tambah Akom, penggunaan teknologi dalam pelayanan publik sudah diterapkan dan terbukti berjalan baik dalam meniadakan pungli. Seperti di Banyuwangi, misalnya.
"Saya baru dari Banyuwangi hingga pelosok desa. Sistem pelayanan publiknya sudah sangat terbuka," tambah Akom.