:
Oleh Eko Budiono, Sabtu, 30 April 2016 | 21:41 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 150
Jakarta, InfoPublik - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengapresiasi usulan DPR dan pemerintah untuk menambah kewenangan lembaga pengawas pemilu, dalam revisi UU 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
"Saya kira usulan ini cukup simpatik, dan bisa menjadi salah satu solusi bagi persoalan sengketa administrasi pemilihan yang dalam pilkada serentak lalu banyak menimbulkan persoalan lain," kata Jeirry di Jakarta, Sabtu (30/4).
Menurutnya, tiga alasan yang membuatnya setuju dengan gagasan memperluas kewenangan lembaga pengawas pemilu. Pertama, gagasan ini bisa menjadi solusi persoalan berlama-lamanya proses sengketa di PTUN yang mengganggu proses pelaksanaan Pilkada.
“Sudah banyak usulan sejak lama agar sengketa administratif itu diserahkan kewenangannya hanya kepada satu lembaga. Sebab diserahkan kepada beberapa lembaga seperti selama ini dilakukan malah banyak menimbulkan masalah baru, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum," ungkapnya.
Kedua, prinsipnya bahwa penyelesaian sengketa administratif pemilihan hanya diserahkan kepada satu lembaga. Sebab dengan beberapa lembaga, putusannya bisa berbeda dan bahkan bertolak belakang sehingga seringkali sulit dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan ada putusan bertentangan dengan UU Pilkada Serentak, tapi tidak bisa tidak dilaksanakan karena merupakan putusan final dan mengikat.
Ketiga, sengketa administrasi pemilihan akan diadili oleh lembaga dan orang yang paham tentang Pilkada Serentak. Sehingga proses pengadilan pun akan berlangsung dalam kerangka hukum pemilu. Kalau ada soal di luar konteks hukum pemilu, maka bisa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku namun putusan tentang itu tak boleh mengintervensi proses dan hasil Pilkada.
Ia menambahkan, sebelum kewenangan Bawaslu/Panwas diperluas, harus ada penilaian dan evaluasi kelembagaan agar penambahan kewenangan tidak memberatkan lembaga itu. Hal ini penting lantaran kinerja lembaga pengawas pemilu masih belum memuaskan.
"Jadi memang harus lebih hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak malah menimbulkan persoalan baru. Sejalan dengan itu, mekanisme untuk mengontrol lembaga ini harus lebih mudah dan kuat,” tambahnya.