DPR Sudah Terima Draft Revisi UU Pilkada

Jakarta, InfoPublik - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima draft Revisi UU Pilkada dari Presiden.

Saat ini, drfat tersebut sudah berada di Kesekjenan DPR. “Saya  belum tahu apa saja yang akan direvisi dari UU Pilkada tersebut, draft itu nanti akan akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini," katanya, Rabu (6/4).

Selanjutnya, Kamis  (7/4),  akan ada Rapat Paripurna untuk mengetahui isi dari Revisi RUU tersebut. Lalu,  akan  ada rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR  Etifah menjelaskan  ada sembilan masukan pemerintah  dalam Revisi UU Pilkada tersebut. "Tidak hanya itu yang akan dibahas, tapi cukup banyak isu strategis," katanya.

Pilkada Serentak  merupakan hal  baru  di Indonesia. Karena itu, tegasnya, tidak boleh melakukan hal yang sama dan harus secara cermat membahasnya, agar Pilkada Serentak berikutnya bisa lebih baik.

Salah satu yang akan dibahas adalah dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota DPR dan  DPRD  menjadi calon kepala daerah sebelum dia mundur dari jabatannya. Demikian pula PNS. "Apakah   cukup kalau mau mencalonkan cuti di luar tanggungan negara? Banyak yang  tidak mau mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, karena mereka harus mundur dari jabatan," katanya.