Pemerintah Harus Tegas Hadapi Kelompok Abu Sayyaf Penyandera WNI

Jakarta, InfoPublik-  Anggota Komisi I DPR RI Zainudin Amali meminta pemerintah  tegas dalam menangani kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina.

"Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap siapapun yang menggangu warga negaranya, itu jelas dalam UUD 45 kita. Negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya warga negaranya," kata Zainudin di Jaarta, Rabu (30/3).

Mengenai kelompok penyandera yang meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp15 miliar, Zainudin meminta pemerintah tidak begitu saja menuruti kemauan kelompok tersebut. "Saya kira pemerintah sudah berpengalaman menangani hal seperti ini, beberapa tahun lalu juga kan pernah ada kejadian seperti ini di perairan Timur Tengah sana. Harus diupayakan dulu membebaskan tawanan tanpa tebusan," tandasnya.

Ada 10 WNI yang menjadi awak kapal Tugboat Brahma 12, dikabarkan disandera kelompok Abu Sayyaf sejak Sabtu ((26/3).

Sementara itu, respon dari  Ketua DPR RI Ade Komaruddin menganggap tindakan kelompok itu sebagai premanisme dan terorisme. Terlebih, mereka juga melakukan pemerasan dengan meminta tebusan Rp15 miliar.

Pemerintah Indonesia tak berkompromi dan menindak tegas aksi tersebut. Aparat Indonesia juga sudah punya pengalaman menghadapi situasi sama dalam Operasi Woyla. "Apalagi menghadapi semacam tanda petik pemerasan, masa negara ini harus takut kepada premanisme, kepada terorisme, tidak boleh takut, terlalu mahal harga diri bangsa terhadap suatu upaya sedikit kelompok orang yang melakukan upaya itu," katanya.

Senada, anggota DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan mungkin lebih baik persoalan ini ditangani dengan operasi senyap. "Jangan menimbulkan hiruk pikuk di publik. Yang penting haruslah mengutamakan keselamatan WNI di sana," kata Aboe menjawab wartawan.

Ia menjelaskan dalam menyikapi kasus ini perlu mendapatkan informasi intelijen yang cukup. Jika informasi sudah cukup memadai, dapat diambil opsi sebagai pilihan langkah. "Apakah akan diambil langkah diplomatik atau akan diikuti dengan pengiriman pasukan," ujar Aboe.

Namun perlu diperhatikan, lanjut dia, pengiriman pasukan hanya dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dengan otoritas Filipina. "Kita tidak bisa serta merta menurunkan pasukan di wilayah kedaulatan negara lain," ungkap dia.