:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 22 Maret 2016 | 20:07 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 322
Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap ada kesamaan format dalam hasil pemeriksaan kesehatan termasuk narkoba untuk semua daerah.
"Hal ini penting agar tidak ada lagi ruang bagi penyelenggara untuk memberikaan pemaknaan bagi hasil pemeriksaan narkoba," kata komisoner KPU RI, Ida Budhiati di kantornya, Selasa (22/3).
Menurutnya, kesimpulan yang abu-abu dalam hasil pemeriksaan narkoba berpotensi menimbulkan sengketa. "Kami juga kesulitan untuk menentukan lembaga mana yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan hasil pemeriksaan narkoba secara lebih lanjut," katanya.
Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, tes kesehatan para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu diperketat. "Kalau disepakati Badan Narkotika Nasional BNN) terlibat, silakan. Namun yang pasti dokter rumah sakit yang melakukan tes kan diambil sumpahnya. Saat pemilihan presiden juga ada tes seperti itu. Lalu kalau BNN dilibatkan, tak masalah bagi saya. Narkoba itu masalah yang cukup serius," paparnya.
Sebelumnya, kasus tertangkap tangannya Bupati terpilih kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Ahmad Wazir Nofiandi, jadi pelajaran berharga. Nofiandi baru sebulan dilantik sebagai bupati. Padahal sebelum maju dalam pemilihan, Nofiandi harus menjalani tes kesehatan dimana salah satu yang dicek adalah tentang penggunaan narkoba.