Perbedaan Pendapat Anggota Kabinet Dinilai Wajar

Jakarta, InfoPublik - Indonesia telah memilih sebagai negara demokrasi, sehingga perbedaan pendapat sangat dihormati. Sebab dalam negara demokrasi, pertarungan gagasan akan melahirkan kemajuan.

“Karena itu ruang perbedaan pendapat dibuka selebar-lebarnya di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan kita menganut sistem presidensial, kabinet dibentuk oleh presiden, maka segala keputusan dan langkah kebijakan tertinggi berada di tangan presiden,” kata Ketua Umum Pro Jokowi Budi Arie Setiadi di Jakarta, Minggu (6/3).

Budi Arie pun berharap segala perdebatan yang dibuka ke ruang publik jangan mendahului kebijakan presiden.

“Kabinet dan menteri jangan mendahului kebijakan presiden, meski  perdebatan itu akan melahirkan sebuah keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara, sebab kalau tanpa kegaduhan tidak mungkin kasus Freeport terbuka dan akhirnya menguntungkan banyak pihak.”

Terkait perbedaan pandangan Blok Masela, apakah akan dibangun di darat atau di laut, menurut Budi Arie silahkan dikaji sebaik mungkin dan biarlah masyarakat yang berdebat, jangan anggota kabinetnya.

Kalau publik yang berdebat tidak ada larangan, ada usulan apakah di darat atau di laut itu tidak masalah, publik dilindungi oleh undang-undang dan dijamin haknya atas segala perbedaan pendapat tersebut.