:
Oleh Masfardi, Rabu, 17 Februari 2016 | 09:33 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 178
Jakarta, InfoPublik - Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar optimis pemerintah dapat mengutamakan tenaga honorer (K2) menjadi CPNS secara bertahap.
“Honorer harus tetap diangkat secara bertahap apakah 50 ribu orang per tahun atau berapa, terserah tapi yang penting ada solusinya. Sebab untuk mengangkat semua sekaligus juga sulit. Tapi setelah itu, tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer baru,” kata Azwar Abubakar di Jakarta, Sabtu (13/2).
Nasib honorer menurutnya harus diperhatikan. “Bayangkan kalau mereka semuanya mengundurkan diri, tentu akan merepotkan instansi mereka, sebab akan kehilangan tenaga yang biasa mengerjakan pekerjaan tersebut,” katanya.
Dia mengakui penerimaan pekerja honorer sudah dihentikan sejak tahun 2005, namun keberadaan tenaga honorer tersebut secara kapasitas layak diangkat menjadi CPNS.
Sebab dari 600 ribu tenaga honorer yang dinyatakan lulus atau tidak keberadaan mereka sudah melalui tes baik kemampuan dasar ataupun kemampuan bidang.
Kalau tidak diangkat karena alasan tidak ada anggaran atau regulasi, itu masalah teknis yang bisa dibahas antara DPR dengan pemerintah, katanya.
Sementara anggota Komisi II DPR RI Amran mengatakan, kalau pengangkatan itu terbentur masalah payung hukum, itu bisa diselesaikan antara DPR dan pemerintah termasuk masalah anggaran.
Anggarannya kata Amran, tidak terlalu besar dan tidak memberatkan anggaran untuk memberikan solusi pada tenaga honorer bila dibandingkan kepentingan bangsa dan negara yang akan ditanganinya.
Amran juga mencermati soal data yang campur aduk. “Jumlah tenaga honorer sesungguhnya 120 ribu orang, tapi membengkak menjadi 439 ribu, itu terjadi karena ada usulan dari daerah, padahal sudah ada PP No 48 tahun 2005 bahwa tidak ada lagi tenaga honorer baru,” katanya.
Apa boleh buat kata dia, data sudah campur aduk dari data yang sesungguh dengan data tambahan, sehingga sulit dipilah-pilah. “Harus diakui ini yang menyebabkan masalah tenaga honorer tidak pernah selesai hingga saat ini, karena permainan data,” tegasnya.