:
Oleh Wandi, Selasa, 19 Januari 2016 | 07:11 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 319
Jakarta, InfoPublik - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan program deradikalisasi bertujuan mengeliminasi atau bahkan menghilangkan para radikalis yang tumbuh berkembang di masyarakat.
“Program ini disusun di beberapa kementerian antara lain di Kemenkum HAM, Kemendagri, Kemendiknas dan Dikti, Kemenag, Kemenhan. Juga giat dilakukan oleh BNPT, BIN, Polri dan lembaga-lembaga nonpemerintah lainnya,” kata TB Hasanuddin di Jakarta, Senin (18/1).
Menurutnya, anggaran dalam APBN yang dikeluarkan mencapai ratusan miliar rupiah. “Hasilnya memang belum terlihat untuk jangka panjang, tapi setidaknya teror yang dilakukan oleh radikalis itu seperti tetap tak berkurang, bahkan bibit-bibitnya semakin tumbuh,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Dikatakan Hasanuddin, aparatur negara sesungguhnya sudah bekerja dengan baik, tapi masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dan diubah maindset-nya, agar deradikalisasi efektif dan efisien.
Pertama, deradikalisasi menjadi semacam proyek dan masuk dalam APBN dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah bekerjasama dengan lembaga non pemerintah, LSM dan Ormas.
“Tapi targetnya kurang jelas dan hampir tak pernah ada evaluasi yang jelas sejauh mana tingkat keberhasilannya,” kata mantan Komandan Paspamres era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Kedua, menurut Hasanuddin, program ini lemah dalam hal koordinasi. Karena kelemahan itulah maka target garapan menjadi sendiri-sendiri. Ego-sektoral pun muncul. Akibatnya ada daerah atau kelompok yang digarap dua hingga tiga lembaga, tapi di beberapa daerah rawan, tidak tersentuh.
Ketiga adalah pelibatan tokoh berbobot masih sangat kurang, katakanlah yang diturunkan ke sebuah wilayah rawan hanya seorang petugas yang kurang dalam pengetahuan agamanya.
Keempat, belum melibatkan unsur para pemimpin nonformal seperti pengurus RT dan RW.

“Mereka sekarang justru hanya dijadikan semacam pemadam kebakaran setelah teror terjadi. Seharusnya libatkan, gerakan dan danai mereka untuk melakukan pengawasan di daerah masing-masing termasuk membantu program deradikalisasi,” katanya.