:
Oleh Wandi, Jumat, 8 Januari 2016 | 07:58 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 248
Jakarta, InfoPublik - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai penegakan hukum akan sulit dilakukan tanpa dinamika politik yang positif.
"Stabilitas dan dinamika politik positif sangat penting. Sebaliknya, jika negatif, maka akan membawa bangsa ini mundur. Karena itu, setiap periode pemerintahan akan berusaha menciptakan politik yang stabil agar pembangunan ekonomi bisa berjalan," kata Siti saat dihubungi, Kamis (7/1).
Stabilitas politik itu sangat penting ujar Siti, agar terbuka kemungkinan munculnya dinamika baru partai politik dan bisa mengarah kepada terbentuknya pola koalisi baru karena koalisi yang ada saat ini dirasa belum bisa memenuhi harapan.
"Polarisasi koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih saat pilpres 2014 bisa hilang tergantung pada dinamika politik saat ini. Banyak faktor kalau melihat kondisi saat ini mendorong terciptanya koalisi baru di antara partai-partai politik yang ada. Semua sedang berproses," ujar Siti.
Tanpa kesamaan ideologi lanjutnya, sebuah koalisi menjadi sangat cair sesuai kepentingan politik anggota koalisi. Di samping itu ujar Wiwik sapaan Siti, faktor pragmatisme bahwa berpolitik hanya untuk kepentingan pemilu lima tahunan juga menjadi faktor yang bisa menyebabkan dinamika politik dalam pembentukan koalisi menjadi cair, plus ketidakpuasaan sesama anggota koalisi yang ada.
Munculnya koalisi baru kata Wiwik, juga bisa terjadi karena keinginan partai politik menjaga harmonisasi. Seperti halnya Soeharto di era orde baru dan SBY di era demokrasi yang berupaya menjaga harmonisasi politik, pemerintahan saat ini bisa jadi juga akan melakukan hal itu.
Dia mencontohkan, di era SBY, semua partai politik diundang bergabung dalam pemerintahan, yang kesemuanya bertujuan membentuk harmoni politik.
