Menpan RB bantah Raport Kinerja K/L Politis

Jakarta, InfoPublik  - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi membantah tudingan bahwa raport akutabilitas kinerje kementerian/lembaga mengarah ke politis.

Menurutnya, Raport Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Lembaga merupakan arah reformasi birokrasi nasional, sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang membentuk Komite Pengarah Reformasi dan Birokrasi Nasional dengan Ketuanya Wakil Presiden dan Ketua Pelaksananya Menpan RB.

Dalam menerjemahkan reformasi birokrasi nasional, menurutnya, dimaksudkan perlu adanya tranfaransi, perbaikan dan peningkatan tata kelola  pemerintah. "Itu semua sudah dilaksanakan sejak lama, tahun kemarin kami sudah beri tahu kepada K/L bahkan Pemda apa yang harus diperbaiki," katanya.

Menpan menjelaskan dalam UU atau peraturan pemerintah, dan perpres sudah jelas dan instansi pemerintah harus memiliki rencana kinerja kerja yang terdokumentasi, ukuran kinerja institusi maupun individunya, sistem evaluasi, dan pengawasan perencanaan kinerja, dokumenn output dan pemanfaatan dari pelaksanaan capaian kinerja. Serta  dalam UU Perbedaharaan Keuangan Negara disebutkan anggaran itu berbasis kinerja jadi setiap rupiah yang dkeluarkan harus jelas output dan hasilnya.

"Jadi jika manfaatnya tidak jelas maka nilai kinerja turun dan ini parameternya dan sudah ada aturan-aturannya dan ada tim yang menilainya," katanya.

Menurut Yuddy,  penilainya bukan Menpan dan kementerian, tapi sistem di sana ada BPKP, Kemdagri, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. "Jadi ini merupakan sebuah sistem dimana kita ingin memperbaiki tata kelola pemerintah yang lebih transparan. Kita ambil dari sisi positif," katanya.

Dengan adanya polemik berkembang sekarang ini, menurutnya, mulai ada kepedulian dari para pimpinan kementerian dan lembaga bahwa tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran dan penyerapan anggaran, tapi kualitas dari pemanfaatan anggaran menjadi penting. "Kualitas daripada akuntabilitas dan tata kelola pemerintah menjadi penting, sehingga ke depan kalau semuanya baik kemampuan kompetisi kita akan lebih baik lagi," katanya.