Jakarta, InfoPublik – Baru 393.916 dari 1.173.066 tenaga kerja penyandang disabilitas atau 33,58 persen yang bekerja di sektor formal. Sementara itu, sebanyak 779.150 orang atau 66,48 persen masih bekerja di sektor informal. Kesenjangan ini mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan layanan penempatan kerja yang inklusif.
Data Sakernas Agustus 2025 dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan kerja yang setara dan berkepastian.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan peningkatan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD) tidak cukup hanya dengan membuka lowongan. Kesiapan keterampilan, pengakuan kompetensi, kesesuaian kebutuhan industri, dan dukungan di tempat kerja juga perlu diperkuat.
“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris saat membuka Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui job portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).
Kemnaker menilai rendahnya pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas bukan disebabkan kurangnya kemampuan mereka. Tantangan justru terletak pada belum optimalnya kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, keterbatasan akses pelatihan dan sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, serta stigma di lingkungan kerja.
Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kuota minimal 1 persen bagi pekerja penyandang disabilitas di perusahaan swasta dan 2 persen di instansi pemerintah, BUMN, serta BUMD.
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Kemnaker memperluas akses LPK inklusi dan memberikan afirmasi kuota peserta penyandang disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK).
Penguatan juga dilakukan melalui pengembangan BKK di sekolah luar biasa (SLB), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan LPK. Kemnaker turut memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Langkah tersebut diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja secara lebih terukur, mulai dari pelatihan hingga penempatan.
Cris meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Keterampilan digital dan soft skill perlu mendapat perhatian agar peserta memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan dunia usaha.
Dukungan juga harus berlanjut setelah pelatihan. Pendampingan atau job coaching diperlukan sejak tahap persiapan, proses penempatan, hingga pekerja beradaptasi dengan lingkungan kerja. “TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegas Sekjen Kemnaker.
Melalui forum one stop link and match di Bekasi, para peserta menyepakati tindak lanjut berupa pemetaan kompetensi pencari kerja serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempertemukan pencari kerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, perluasan pelatihan vokasi tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi berlanjut pada kesempatan memperoleh pekerjaan formal yang layak dan berkelanjutan.