Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam BRICS Labour and Employment Ministers' Meeting (LEMM) 2026 di Hyderabad, India. (Foto: Dok Kemnaker)
Jakarta InfoPublik – Indonesia mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama dalam memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja masa depan (future skills forecasting) sebagai langkah strategis menghadapi transformasi dunia kerja yang dipicu perkembangan teknologi, perubahan demografi, serta transisi menuju ekonomi hijau.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli dalam BRICS Labour and Employment Ministers' Meeting (LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, proyeksi kebutuhan keterampilan harus menjadi salah satu agenda utama dalam kerja sama BRICS CONNECT agar setiap negara memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
"Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama," ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, pemetaan kebutuhan keterampilan akan membantu negara-negara BRICS mengantisipasi perubahan struktur pasar kerja, mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan industri, serta menyelaraskan kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha.
Menurut Yassierli, tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak lagi bersifat nasional, melainkan lintas negara. Oleh sebab itu, kolaborasi antaranggota BRICS dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pasar kerja sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja di tengah percepatan transformasi digital dan industri.
Dalam forum tersebut, Menaker juga memaparkan sejumlah kebijakan Indonesia untuk memperkuat pasar kerja yang inklusif dan adaptif. Upaya tersebut meliputi perluasan akses pelatihan kerja, penguatan perlindungan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), optimalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.
Sebagai bagian dari penguatan inklusi ketenagakerjaan, pemerintah pada tahun ini juga membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang ramah disabilitas.
"Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat," katanya.
Di bidang pengembangan SDM, pemerintah terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta serta Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta sepanjang 2026.
Selain itu, berbagai program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis juga diarahkan menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru. Menurut Yassierli, keberhasilan program-program tersebut bergantung pada keterhubungan antara sistem pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.
Pemerintah juga terus mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha melalui satu platform layanan ketenagakerjaan. Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Yassierli menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi bersama negara-negara anggota BRICS dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. "Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar," pungkasnya.
