Kementerian PANRB Perkuat Optimalisasi Mal Pelayanan Publik Digital di Daerah

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pendampingan, khususnya untuk daerah-daerah yang belum memanfaatkan MPP secara maksimal.

"Dengan berbagai dinamika yang terjadi, seperti pergantian sumber daya manusia (SDM) di daerah, diperlukan penguatan kapasitas serta mekanisme transfer knowledge. Khususnya untuk layanan perizinan tenaga kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pelayanan Satu Pintu (PTSP) di MPP Digital," ujar Asisten Deputi Bidang Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Digital di Kabupaten Badung, Bali Kamis (21/11/2024).

Sejak diluncurkan pada Juni 2023, MPP Digital kini telah menjangkau 199 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah timur. Hingga November 2024, tercatat lebih dari 80 ribu permohonan layanan melalui MPP Digital. Namun, hanya 94 daerah yang mencatatkan lebih dari 50 layanan dengan status "selesai". Kondisi ini menunjukkan masih banyak daerah yang belum aktif memanfaatkan MPP Digital.

Sebagai langkah penguatan, Menteri PANRB Rini Widyantini mengarahkan integrasi MPP Digital ke portal pelayanan publik INAku dengan dukungan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ke depan, portal ini akan mengadopsi INApas, layanan identitas digital terpadu untuk akses layanan pemerintah secara praktis.

Selain itu, PT Taspen Persero resmi bergabung dengan MPP Digital pada Oktober 2024 untuk memberikan layanan jaminan sosial bagi pensiunan ASN. “Baru bergabung layanan dari Taspen, yakni pensiunan dan ahli waris. Nanti juga akan tersedia layanan klaim bagi keluarga pensiunan, termasuk pasangan, anak, atau orang tua,” ungkap Yanuar dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (22/11/2024), 

Branch Manager Taspen Denpasar, Nugroho Agus Wibowo, menjelaskan beberapa program kesejahteraan ASN, seperti Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). “Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi ASN dan keluarganya, baik saat pensiun maupun ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau kematian,” jelas Nugroho.

FGD ini turut dihadiri secara virtual oleh Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat KKI, Jefri Thomas Alpha Edison, yang menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam memperkuat pelayanan publik digital. Pemerintah daerah diharapkan ikut memperluas informasi dan mendorong pemanfaatan layanan digital ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.