Wamen PKP: Sinergi Pemda dan Pengembang Perkuat Data Program 3 Juta Rumah

Jakarta, InfoPublik — Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pemerintah daerah (Pemda) dan pengembang harus memiliki data perumahan yang akurat. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin, dan para pengembang perumahan di NTB, Minggu (17/11/2024) malam. 

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan data yang akurat ini diperlukan untuk menyusun program dan kebijakan perumahan yang tepat sasaran, termasuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Dengan data rumah yang dimiliki Pemda, kita bisa merancang berbagai program perumahan yang lebih terarah. Kami juga mengajak para pengembang untuk lebih aktif membangun rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Senin (18/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Wamen PKP menyampaikan bahwa pendataan dan identifikasi kondisi rumah masyarakat di daerah merupakan langkah strategis untuk memetakan kebutuhan perumahan rakyat. Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan mengolah data ini untuk mengidentifikasi warga miskin dan rawan miskin agar bantuan perumahan dapat diberikan secara tepat sasaran.  

Wamen PKP Fahri menjelaskan, pihaknya memiliki target ambisius membangun 3 juta rumah sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, dengan rincian 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan. Dukungan Pemda dan pengembang perumahan sangat dibutuhkan untuk merealisasikan target ini.  

"Sertifikasi lahan dan data rumah milik rakyat bisa menjadi aset penting. Dengan data yang jelas, pemerintah dapat menyalurkan bantuan lebih efektif, sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan," jelas Fahri.  

Sementara Pj Gubernur NTB, Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin, menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini. Menurutnya, pendataan rumah yang valid akan mempermudah penyaluran bantuan sekaligus mendukung pembangunan rumah layak huni dan terjangkau di wilayah NTB.  

"Kami siap menjadikan NTB sebagai lokasi percontohan untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dengan data yang akurat, bantuan dari pemerintah pusat dan pengembang akan lebih tepat sasaran," ucap Hasanuddin.  

Kementerian PKP berharap kolaborasi erat antara Pemda, pengembang, dan pemerintah pusat dapat mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.