Wamen PU dan BPKP Sinkronkan Program Kerja 2025 untuk Fokus Swasembada Pangan

Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, melakukan pertemuan dengan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Aryanto Wibowo, di Kantor BPKP, Jakarta, pada Kamis (14/11/2024). Pertemuan itu bertujuan untuk berkoordinasi terkait sinkronisasi perencanaan program kerja untuk tahun anggaran 2025.

Wamen Diana menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk melakukan refocusing program. Proyek-proyek infrastruktur baru akan ditunda, sementara program yang sudah direncanakan dan memiliki komitmen tetap akan dilanjutkan. "Arahan Presiden adalah agar fokus kita diarahkan pada swasembada pangan," ungkap Diana dalam keterangan yang diterima InfoPublik.

Diana menambahkan bahwa Presiden juga meminta agar perencanaan kegiatan diulas bersama BPKP. “Saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan Pak Deputi. Menteri PU juga meminta kami bersama BPKP untuk melakukan review yang menjadi dasar rencana aksi di 2025,” tambahnya.

Kementerian PU akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun pada 2025, yang akan difokuskan pada ketahanan pangan dan energi, renovasi prasarana dan sarana pendidikan, serta kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan tambahan ini, total anggaran Kementerian PU akan meningkat dari Rp75,63 triliun menjadi Rp116,23 triliun.

Deputi BPKP Aryanto Wibowo menekankan pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah yang menjadi sektor utama dalam program prioritas nasional. “Kementerian PU ini berperan lebih sebagai pendukung. Misalnya, dalam program swasembada pangan, Kementerian PU mungkin bertugas membangun bendungan. Namun, tanpa dukungan infrastruktur irigasi yang memadai, fungsi bendungan tidak akan optimal. Jadi, koordinasi sangat penting,” jelas Aryanto.

Aryanto juga menegaskan bahwa program-program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, dan pengembangan pendidikan, memerlukan sinkronisasi anggaran dan strategi yang matang. “Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas utama. Dengan anggaran terbatas, kita perlu mengoptimalkan alokasi dana ke program yang benar-benar mendesak,” tambahnya.

Wamen Diana juga memaparkan peran Kementerian PU dalam mendukung swasembada energi. Upaya tersebut meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di sejumlah bendungan. Di sektor pendidikan, Kementerian PU merencanakan renovasi dan rehabilitasi 11.420 unit sekolah serta 22 unit perguruan tinggi. Di bidang kesehatan, kementerian akan mendukung penurunan angka stunting dengan membangun infrastruktur sanitasi dan air bersih.

Menutup pertemuan, Diana mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR sedang menyusun rencana strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Kami berupaya memastikan sinkronisasi program berjalan dengan baik, sehingga target-target di 2025 dapat tercapai tanpa kendala,” tutup Diana.